Tanggapi Soal Ahok, Jusuf Kalla: Coba Kalau Bukan Saat Pilkada, Tak akan Jadi Masalah

Satelitnews.com – Perkataan cagub Basuki T Purnama (Ahok) soal Surat Al Maidah ayat 51 menimbulkan polemik hingga demo 4 November. Wakil Presiden Jusuf Kalla (JK) mengingatkan saat pemilu atau pilkada adalah saat sensitif. Hati-hati berbicara!

“Kalau soal agama ya, di manapun bisa terjadi. Trump bicara perempuan langsung jadi perhatian dunia. Coba bicara telanjang antar orang telanjang. Berlaku di seluruh dunia. Soal Ahok, coba kalau bukan Pilkada, orang ‘ah ngomong ini’, tidak akan jadi masalah. Waktu keadaan bebas memang tidak ada (masalah), pemilu, tiap debat muncul. Pemilu, Pilkada harus sensitif pembicaraan, jangan katakan yang berbahaya,” kata JK.

Hal itu disampaikan JK dalam wawancara khusus dengan detikcom pada Jumat (28/10/2016) lalu. JK menambahkan perkataan yang berbahaya di masa sensitif diibaratkannya main pingpong.

Berikut Video lengkapnya detik-detik metro TV di usir dari mesjid Agung :

 

“Ini sensitif aja, berada di waktu yang sensitif. Karena politik itu kayak main pingpong atau main buku tangkis. You kalau main pingpong atau bulu tangkis, you smash masuk, dapat point. Tapi kalau lawan smash, keluar, point kita juga. Jangan coba membuat kesalahan, you point pihak lawan,” kata dia.

JK pun mengambil contoh selain Ahok, ada Donald Trump. Trump mengeluarkan pernyataan yang dinilai melecehkan perempuan di masa kampanye Pilpres AS.

“Kesalahan harus ditiadakan. Dosa nggak Trump bilang ‘saya ini kalau ketemu perempuan langsung hajar ini’. Nggak dosa kan? Tapi itu menurunkan dia punya polling 4 persen, hanya 1 kalimat. Ini bukan gaya Indonesia menganut sara, tidak. Sensitifitas pemilu perlu dipahami,” imbuh JK.

Berikut wawancara lengkap detikcom dengan JK tentang isu seputar politik di kantornya , Jl Veteran, Jakarta Pusat, Jumat (28/10/2016) lalu:

Soal politik soal revisi UU Pemilu. Pemerintah mengusulkan sistem pemilu dengan sistem proporsional terbuka terbatas. Pertimbangannya apa?

Iya terbuka artinya dipilih orangnya. Karena begini, setelah melihat sistem terbuka, pertama, sangat rumit sistemnya. Kedua, ternyata kadang-kadang juga jeruk makan jeruk, antar calon sendiri, saling menjatuhkan satu sama lain. Tapi partainya enak sekarang, tidak perlu banyak kampanye.

Kemudian setelah itu partai-partai besar itu minta agar (sistem) tertutup, tidak perlu lagi muncul nama-nama. Dulu kan setiap pemilu itu kira-kira 300 faktor yang dihitung. Bayangkan rumitnya pemilu itu.

Partai itu masing-masing calonnya berapa, 8, jadi 12 dari 8 itu sudah lebih dari 100. 3 Tingkat, nasional, tingkat 1, tingkat 2. DPD bisa 20 nama, jadi 320. Bayangkan di Indonesia, TPS itu menghitung 300 faktor.

Kalau sekarang gampang, setengah jam sudah diketahui hasilnya, karena cuma 3 faktor, A-B-C.

Kedua, kalau partai-partai di bawahnya menurun, kalau sistem tertutup di bawahnya penting. Risikonya partai harus berkampanye. Kalau dulu kalau nomor buncit, mereka berkampanye banyak juga. Kalau nomor buncit jangan harap saudara, diam-diam aja, dampingi aja kampanye. Ada untung ruginya. Setelah berlangsung 2 kali, nah, jeruk makan jeruk.

Tapi penolakan di DPR kan terus berlangsung mengenai sistem proporsional terbuka terbatas?

Tergantung partainya. Tapi sebagian besar partai yang merasa kuat, ini (minta) tertutup. Partai yang ingin duduk tapi KPU sudah membatasi, baliho-baliho tidak mudah lagi, acara-acara di TV juga sudah nggak bisa, tidak ada rapat umum.

Waktunya mepet banget tapi dengan Pilkada serentak 2017. Tahun depan sudah tahun politik tapi revisi UU Pemilu baru sekarang?

Kenapa tiap tahun mesti ubah. Yang penting daftar pemilih, kenapa KPU bekerja justru karena harus mengupdate semua ini. Yang lainnya bisa, di luar negeri bisa, sebulan (revisi UU) untuk sebulan lagi, bisa. Memang negara seperti itu.

Optimis selesai dalam 5 bulan?

Tapi prosesnya masih panjang, pendaftaran, presentasi ini, menunggu sanggahan masyarakat, oh panjang sekali. Nah mungkin tertutup lebih pendek.

Tentang seshuffle. Pak Ignasius Jonan masuk lagi, apa pertimbangannya?

Sebenarnya lama diskusikan, tapi yang didiskusikan syarat-syarat, kalau soal nama ya sulit dimusyawarahkan, kita hanya berikan saran-saran, yang punya hak prerogatif yang ujung-ujungnya menentukan.

Syaratnya apa saja yang disepakati dengan Presiden Jokowi?

Yang pertama orang itu harus mengetahui, menteri itu bukan dirjen. Kalau dirjen itu dia harus menguasai secara teknis. Kalau menteri itu leadership dan mengerti masalah politik dan mengetahui masalah substansinya.

Dan itulah mungkin mengapa digandengkan Jonan dengan Candra (Arcandra Tahar). Candra yang yang paham tentang oil gas, leadershipnya Jonan. Tanpa ketegasan itu susah.

Pak Jonan kan latar belakangnya perbankan dan keuangan kan?

Karena itu dipasangkan dengan wakil menteri itu yang mengerti.

Jadi pertimbangan ada wakil menteri karena itu?

Ya pastilah. Kalau dia arsitek pasti nggak jadi menteri ESDM kan? Tapi itu kan menteri oil and gas, walaupun energi bukan hanya oil and gas

Dua kali perombakan bukankah menunjukkan pemerintah salah menempatkan orang?

Ya nanti salah atau tidak itu lihat hasilnya. Memang kalau sudah mencapai tingkat jabatan yang lebih penting, leadership otomatis pengertian politis.

Kalau dirjen yang dibutuhkan keahlian substansinya, kalai dirjen listrik harus pengalaman listrik, dirjen pertanahan ya harus ngerti tanah. Kalau menteri ya harus leadershipnya, yang mimpin orang-orang itu.

Pak Jonan kan diberhentikan dari Menhub dan diangkat lagi jadi menteri. Ini sebenarnya mengapa? Apa salahnya?

Saya tak bisa jawab itu.

Soal syarat-syarat, tahunya Pak JK, Pak Jonan jadi menteri ESDM kapan?

Presiden sendiri sampaikan kepada saya baru diputuskan jam 10.00 pagi, jam 11.00 siang telepon saya. Minta maaf karena melantik jam 1 siang, saya di Makassar, walaupun terbang tidak akan sampai.

Soal pengangkatan wakil menteri?

Memang ada usulan-usulan kementerian tertentu yang punya, ada wamen keuangan, wamenlu ada, bukan hal yang baru cuma dianggap keuangan begitu luas. Di Amerika, keuangan yang dijabat Sri Mulyani itu dijabat beberapa orang. Ada treasury, ada tax atau pajak, ada menteri keuangan sendiri, bea cukai sendiri, ini di sini satu, kalau tidak ada wamen bisa habis waktu untuk rapat saja.

Setelah jadi menteri ESDM, apa yakin Pak Jonan nggak akan berantem?

Siapa sih yang bisa damai… (hahaha) saya kira dia sudah berubah daripada sebelumnya. Kita sudah nasihati dia, dengan Presiden kan. Harus mau menjalin kerja sama, tidak ada yang bisa berdiri sendiri.

Dinasihati demikian bagaimana respons Pak Jonan?

Kalau memang Presiden dan Wapres begitu, emangnya mau bagaimana? Dia selalu “Siap Siap Siap”, gitu aja kan.

Soal isu SARA, ada seruan tidak memilih orang selain suku dan agama dia, apa ini terjadi di Indonesia saja?

Ini memang ada kecenderungan terjadi penggunaan SARA. Isu SARA itu suku agama antargolongan, kalau bicara tergantung pembicaraannya, kesulitannya itu karena berputar-putar di kabupaten atau provinsi saja orang-orang itu. Kita akan ubah di tingkat eselon tertentu, bisa kita pindahkan ke tingkat mana saja itu.

Kalau soal agama ya, kalau Anda di manapun bisa terjadi. Trump, bicara perempuan langsung jadi perhatian dunia. Coba bicara telanjang antar orang telanjang. Berlaku di seluruh dunia. Soal Ahok, coba kalau bukan pilkada, orang ‘ah orang ngomong ini’, tidak akan jadi masalah…

Waktu keadaan bebas memang tidak ada, pemilu, tiap debat muncul, coba kalau tidak selesai. Pemilu pilkada harus sensitif pembicaraan, jangan katakan yang berbahaya…

Di Indonesia itu berbicara dengan orang, bicara langsung soal itu, seperti gubernur itu, di Kalimantan lebih banyak Islam daripada Kristen, karena itu tidak ada soal. Ada Teras (Teras Narang-mantan Gubernur Kalteng) di sana, ada Cornelis (Gubernur Kalbar), nggak ada soal. Sumatera Utara nggak ada soal.

Waktu ini sensistif saja, berada di waktu yang sensitif karena politik itu kayak main pingpong atau main buku tangkis. You kalau main pingpong atau bulu tangkis, you smash, masuk, dapat point. Tapi kalau lawan smash, keluar, point kita juga. Kalau sepakbola, tendangan bebas masuk kan.

Jangan coba membuat kesalahan, you point pihak lawan. Kesalahan harus ditiadakan. Dosa nggak Trump bilang “Saya ini kalau ketemu perempuan langsung hajar ini”. Nggak dosa kan, tapi itu menurunkan dia punya polling 4 persen, hanya 1 kalimat. Ini bukan gaya Indonesia menganut SARA, tidak. Sensitifitas pemilu perlu dipahami.

Posisi Pak JK dalam Pilkada DKI di mana?

Di sini (disusul tawa terbahak)

Ada anggapan condong kepada Anies-Sandi (Anies Baswedan-Sandiaga Uno), memanggil Ahok kemarin?

Itu posisi saya, tiga-tiganya saya ketemu. Memanggil semua. Pemilihan kalau saya buka, saya melanggar

Isi pertemuan dengan Ahok?

Dia datang sebagai gubernur, mau minta izin melaporkan besok dia sudah cuti, itu saja, tentu saya nasihati, jangan kseringan bicara, jangan ngomong sembarangan, jangan bicara dulu baru berpikir, berpikir dulu baru bicara.

Bedakan tegas dengan kasar, kau tak bisa membedakan kelihatannya jelas tegas. Kalau kasar, jangan maki-maki orang itu aja. Bukan saya saja yang menegur, Bu Mega (Megawati Soekarnoputri) juga menegur. (detik)