satelitnews.com, SERPONG— Bencana alam yang menimpa Kota Tangsel pada 1 Januari lalu mengakibatkan Pemkot setempat menuai beberapa kritik dari berbagi pihak. Salah satunya, karena sampai saat ini wilayah yang dipimpin oleh Airin Rachmi Diany itu belum memetakan daerah rawan bencana. Pemkot Tangsel menargetkan, Maret nanti pemetaan itu sudah selesai.
Wakil Walikota Tangsel, Benyamin Davnie mengatakan, untuk pemetaan daerah rawan banjir pihaknya sudah melakukan pemetaan karena itu, pihaknya membuat tandon untuk di daerah rawan banjir.
Menurut dia, pemetaan wilayah rawan bencana memang perlu dilakukan pembaharuan. “Makanya kita bikin Tandon Ciater, dan Tandon Nusa Loka karena ada titik banjir yang sudah kita ketahui dan memang titik banjir itu dengan kondisi titik banjir kemarin harus di-update lagi,” katanya.
Untuk pemberian informasi terkait pemetaan daerah rawan bencana dirinya tidak tahu persis. Sebab, itu ada di OPD terkait kepada masyarakat. Yang jelas, pemetaan itu selama ini menjadi informasi oleh pihaknya untuk kemudian melakukan kegiatan-kegiatan penataan drainase.
Sedangkan untuk pemetaan daerah rawan bencana itu, pihaknya harus melakukan kajian terlebih dahulu. “Saya akan dorong dinas untuk membuat semacam kajian untuk melihat seberapa di titik ini, bukan hanya titik banjir saja tapi di titik ini potensi banjirnya seperti apa, kemudian penyebabnya dari mana,” tuturnya.
BacaJuga :
Benyamin berharap, dengan pengalaman bencana banjir dan longsor yang terjadi belum lama ini diharapkan BPBD Kota Tangsel bisa mengambil langkah-langkah. Termasuk pembuatan kajian. Dirinya mernargetkan, pemetaan daerah rawan bencana di Tangsel selesai pada Maret mendatang.
“Paling tidak triwulan pertama atau paling tidak panjang semester pertama di 2020, Juni sudah rampung lah,” tegasnya.
Sampai saat ini pihaknya belum memiliki Early Warning System (EWS) atau sistem peringatan dini banjir. Alat yang dimiliki oleh Pemkot Tangsel itu bukanlah sistem peringatan dini banjir tetapi semacam alat bagi Dinas pekerjaan Umum (PU) untuk mendapatkan informasi ketinggian air untuk perbaikan tanggul atau drainase.
“Kalau alat deteksi banjir kita memang enggak punya. Nanti Dinas PU atau BPBD mudah-mudahan ada program untuk alat sistem pendeteksi seperti itu. Karena yang dimiliki sekarang hanya untuk memantau ketinggian air. Tidak berfungsi untuk peringatan dini banjir,” terangnya.
Benyamin pun Berharap agar OPD terkait yang menangani itu seperti BPBD dan Dinas PU Kota Tangsel akan menganggarakan atau mengusulkan di APBD Perubahan 2020. (irm/bnn/jarkasih)
Diskusi tentang ini post