SATELITNEWS.COM, SERANG – Realisasi Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2023, yang dicapai oleh Kantor Wilayah (Kanwil) Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia (KemenkumHAM) Provinsi Banten sebesar Rp307 Miliar lebih, dimana yang paling banyak menyumbang dari PNBP Administrasi Hukum Umum (AHU) sebesar Rp168,972 Miliar lebih.
Selain itu, ada juga dari PNBP sektor Kekayaan Intelektual (KI) sebesar Rp15 Miliar lebih dengan jumlah pemohon sebanyak 12.528 orang. Lalu Keimigrasian sebesar Rp123 miliar lebih dan terakhir dari Warga Binaan Pemasyarakatan (WBP) Rp114 juta lebih.
Kepala Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten Dodot Adikoeswanto saat ekspor capaian tahun 2023, Jumat (29/12/2023) mengatakan, selain melakukan pembinaan, pihaknya juga ikut berkontribusi terhadap penerimaan kas negara sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
“Kedepan tentu kita akan terus berupaya meningkatkan PNBP ini melalui peningkatan pelayanan kepada masyarakat,” kata Dodot.
Dikatakan Dodot, dari 16 UPT Kemasyarakatan dan 3 UPT Keimigrasian, masing-masing mempunyai capaian-capaian hasil kinerjanya yang itu dikoordinir oleh Kanwil Kemenkumham Provinsi Banten. Jika melihat capaian yang telah diraih, itu sudah sesuai dengan target yang telah ditetapkan oleh bapak Menteri Kemenkumham.
“Itu udah saya canangkan dari awal. Kinerja-kinerja kita tidak hanya menggugurkan kewajiban semata, tapi juga ada target yang harus dicapai,” ujarnya.
Selain capaian target PNBP di atas, lanjut Dodot, capaian kinerja dalam bidang reformasi birokrasi juga terus dilakukan. Hal itu terlihat dari sepanjang tahun 2023 ada enam satuan kerja yang telah meraih predikat WBK/WBBM yakni Kanwil Kemenkumham itu sendiri yang meraih WBK.
Kemudian Kanim Kls I Non TPI Tangerang meraih predikat WBBM, LPKA Kls I Tangerang meraih predikat WBK, LP Kls IIA Pemuda Tangerang meraih predikat WBK dan Kanim Kls I Non TPI Serang meraih predikat WBK.
“Pada Tahun 2023 Kantor Wilayah Banten meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mendapat hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik sebesar 91,18 dengan skala 100.
Termasuk juga jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah terfasilitasi di wilayah Banten pada tahun 2023 sebanyak 46 Raperda dan 107 Raperkada,” jelasnya.
Selanjutnya, Kanwil juga memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, yang terdiri dari bantuan hukum litigasi sebanyak 578 perkara dan Non litigasi 121 perkara. Pelaksanaan Hak Integrasi sebanyak 2.904 dan Remisi 14.308 perkara.
Pada Tahun 2023 telah terlaksananya pelatihan bersertifikasi kepada 320 WBP di bidang Agribisnis, Manufaktur, dan Jasa. Kemudian jumlah layanan Paspor di Wilayah Banten pada Tahun 2023 sebanyak 184.747 layanan, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan 534, Intelijen 53, TAK 154, TIMPORA 11 dan Operasi Gabungan 11 kali sehingga jumlahnya mencapai 763 kegiatan.
“Sepanjang tahun 2023 kita juga telah meraih sebanyak 19 penghargaan prestasi dimana itu tidak mudah kita dapatkan tanpa kerja keras dari semua pihak terkait di lingkungan Kanwil.
“Pada Tahun 2023 Kantor Wilayah Banten meraih penghargaan sebagai Badan Publik Informatif dari Komisi Informasi Provinsi Banten dengan mendapat hasil penilaian Keterbukaan Informasi Publik sebesar 91,18 dengan skala 100. Termasuk juga jumlah Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah yang telah terfasilitasi di wilayah Banten pada tahun 2023 sebanyak 46 Raperda dan 107 Raperkada,” paparnya lagi.
Selanjutnya, Kanwil juga memberikan pelayanan bantuan hukum kepada masyarakat kurang mampu, yang terdiri dari bantuan hukum litigasi sebanyak 578 perkara dan Non litigasi 121 perkara. Pelaksanaan Hak Integrasi sebanyak 2.904 dan Remisi 14.308 perkara.
Kemudian jumlah layanan Paspor di Wilayah Banten pada Tahun 2023 sebanyak 184.747 layanan, dan pelaksanaan kegiatan pengawasan 534, Intelijen 53, TAK 154, TIMPORA 11 dan Operasi Gabungan 11 kali sehingga jumlahnya mencapai 763 kegiatan.
“Sepanjang tahun 2023 kita juga telah meraih sebanyak 19 penghargaan prestasi dimana itu tidak mudah kita dapatkan tanpa kerja keras dari semua pihak terkait di lingkungan Kanwil seperti penghargaan Kantor Pelayanan Kekayaan Negara dan Lelang (KPKNL) Tangerang atas Apresiasi Kerja Sama dan Dukungan Pelayanan Eazy Passport di KPKNL Tangerang I,” ucapnya.
Meski demikian, Dodot mengaku masih banyak resolusi yang akan dilakukan pada tahun 2024 nanti seperti meningkatkan sense of agency dan persiapkan rencana kontingensi dalam pencegahan, penanganan dan pemulihan atas peristiwa force majour seperti bencana alam, kebakaran, pelarian, kerusuhan, terorisme.
Lalu Analisis dan Evaluasi (Anev) secara berkala dari mingguan, bulanan dan triwulan sebagai pembinaan, pengawasan, dan pengendalian atas pelaksanaan kinerja dan pengelolaan anggaran yang berorientasi hasil, dan berdampak positif serta meningkatkan sinergitas dan kolaborasi secara intens dengan aparat penegak hukum, forkopimda, Akademisi dan stakeholder guna mendukung pelaksanaan kinerja, tugas dan fungsi.
“Dan tak kalah penting yakni penguatan kompetensi SDM sesuai core value ASN Ber-AKHLAK yaitu ASN yang berorientasi Pelayanan, Akuntabel, Kompeten, Harmonis, Loyal, Adaptif, dan Kolaboratif serta optimalisasi pelayanan publik dengan berperan aktif melayani kebutuhan masyarakat dan adaptif mengembangkan kemudahan layanan,” jelasnya.
Kepala Divisi Pemasyarakatan Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Banten Jalu Yuswa Panjang menambahkan, ratusan WBP yang mendapat sertifikasi pelatihan itu mendapatkan pembinaan keterampilan sesuai dengan bidangnya masing-masing.
Dengan begitu mereka selama masa pembinaan tidak hanya berdiam diri, tapi juga produktif dengan ratusan karya yang mereka hasilkan.
“Itu terlihat dari PNBP kita yang cukup tinggi dimana salah satunya disumbangkan dari produktivitas WBP selama ada di dalam, dan itu akan menjadi bekal mereka ketika keluar dan kembali menyatu dengan masyarakat,” imbuhnya. (luthfi)
Diskusi tentang ini post