SATELITNEWS.COM, SERANG – Asosiasi Pemerintahan Desa (Apdesi) Provinsi Banten, mendorong agar Bank Banten bisa melakukan perbaikan dalam segala aspek. Hal itu penting dilakukan, mengingat yang banyak diingat oleh masyarakat adalah Bank Banten yang penuh dengan masalah.
Jika perbaikan itu sudah dilakukan, maka secara otomatis kepercayaan masyarakat akan semakin besar.
Sekjen Apdesi Provinsi Banten Rafik Rahmat Taufik mengatakan, dana desa yang dikucurkan dari Pemprov Banten selama ini masih dikelola oleh bank yang berbeda antar masing-masing desa. Padahal, hal itu bisa dijadikan potensi untuk dikelola oleh Bank Banten.
“Itu kan bisa dijadikan sumber permodalan Bank Banten,” kata Rafik, saat dihubungi, Minggu (28/4/2024).
Menurut Rafik, dari Dana Desa itu, potensi dana yang bisa dikelola bisa mencapai sekitar Rp1,2 Triliun yang berasal dari 1.238 desa, dengan asumsi setiap desa mendapatkan bantuan dana desa sebesar Rp1 miliar. Belum lagi ditambah dengan pengelolaan Badan Usaha Milik Desa (Bumdes) yang itu bisa dijadikan potensi.
“Di setiap desa juga, ada sedikitnya enam pegawai yang bisa dioptimalkan dalam sektor kredit konsumtif di Bank Banten,” ujarnya.
Atas potensi itu, Bank Banten juga harus memiliki kemampuan untuk melakukan ekspansi serta memeratakan dukungan fasilitasnya yang bisa dijangkau oleh Pemdes yang notabenenya banyak berada di wilayah pedalaman.
“Ini yang harus menjadi perhatian. Pemenuhan fasilitas dari Bank Banten harus bisa merata dan terjangkau oleh seluruh masyarakat. Mampu tidak Bank Banten bisa memberikan fasilitas yang telah diberikan oleh bak sebelumnya,” ucapnya.
Setali tiga uang dengan Apdesi, dosen ekonomi Untirta Hadi Sutjipto mengatakan, Bank Banten berpotensi mengelola tambahan dana sebesar Rp27,5 Triliun dari Kabupaten dan Kota, bila mana ia mampu meyakinkan mereka untuk menempatkan RKUD di Bank Banten.
“Pengelolaan anggaran APBD itu cukup besar. Pemprov saja sampai akhir tahun 2023 itu dana yang dikelola Bank Banten mencapai RP11 triliun,” ucapnya.
Dengan begitu, lanjut Hadi, kekuatan modal Bank Banten akan semakin kuat, dan ini menjadi modal utama yang bisa dikembangkan agar Bank Banten bisa lebih maju dan dioptimalkan untuk kepentingan pembangunan di Provinsi Banten.
Momen banyaknya Kepala Daerah yang diisi oleh Penjabat (Pj) ini, menurut Hadi, sangat tepat untuk mempercepat pemindahan RKUD. Pasalnya ia melihat ada tarikan politik yang kuat dalam perkembangan Bank Banten sejauh ini, sehingga itu mempengaruhi terhadap perkembangan Bank Banten.
“Satu kelemahan secara kelembagaan dipengaruhi kepentingan politis. Jadi antara kepala daerah beda partai bisa menghambat,” terangnya.
Meski sudah menghimpun dana dari Pemda, bukan berarti Bank Banten bisa bertenang diri. Ia juga harus bisa mengoptimalkan potensi-potensi usaha lainnya tidak hanya tergantung pada pengelolaan APBD, dan kredit ASN saja.
“Provinsi Banten ini mempunyai banyak potensi, yang bisa dikelola oleh Bank Banten,” pungkasnya. (luthfi)
Diskusi tentang ini post