SATELITNEWS.COM, TANGERANG—Kepala Dinas Pendidikan (Dindik) Kota Tangerang, Jamaluddin menyatakan program pendidikan gratis di Kota Tangerang menjadi percontohan di tingkat nasional. Dia menegaskan sekolah SD-SMP swasta gratis merupakan salah satu solusi mengurangi angka putus sekolah.
“Di Indonesia, baru ada dua kota yang mengadakan sekolah gratis, salah satunya Kota Tangerang. Ini jadi solusi bagi anak-anak yang tidak bisa keterima di sekolah negeri. Itu solusinya adalah anak-anak kita ditampung di SMP swasta gratis,” ujarnya, Minggu (21/7).
Menurut Jamaluddin yang juga Ketua PGRI ini, di Kota Tangerang fasilitas pendidikan semua sudah lengkap tersedia. Terlebih, permasalahan-permasalahan pada penerimaan peserta didik baru (PPDB), untuk SD dan SMP Negeri di Kota Tangerang bisa diakomodir lewat sekolah-sekolah gratis.
“Jadi di Kota Tangerang tidak ada alasan anak putus sekolah. Karena sudah terakomodir baik di sekolah gratis maupun di Tangerang cerdas. Semuanya sudah ada sampai di kementerian agama bukan hanya di dinas pendidikan saja, terkait dengan sekolah gratis,” tuturnya.
Ia pun membandingkan dengan kota/kabupaten se-Indonesia, yang menurutnya sekolah gratis di Kota Tangerang telah mendapatkan pengakuan dari Kementerian.
BacaJuga :
“Bahkan mereka banyak yang ingin mencontoh ke Kota Tangerang. Dan Kota Tangerang alhamdulillah yang terbaik,” kata Jamal.
Jamal menambahkan, bila pun masih ada kekurangan-kekurangan terkait sistem pendidikan di Kota Tangerang, pihaknya bersedia menerima segala masukan dari pelbagai unsur elemen masyarakat.
“Semua aspirasi itu menjadi masukan. Mari kita kaji bersama, misalnya sistem PPDB. Sekarang ini kita baru tampung sekira 35 persen ke depan bisa saja sampai 40-50 persen,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, Anggota DRPD Kota Tangerang Komisi ll, Andri S Permana mengkritisi program pendidikan gratis yang dilakukan Pemerintah Kota Tangerang. Hal itu disampaikan Andri saat diskusi dengan tema “Dilematis Sekolah Gratis” di Neglasari, Kota Tangerang, Kamis (18/7).
“Hasil diskusi kita hari ini bahwa tidak serta merta program pendidikan gratis ini menjadi solusi konkrit. Karena pendekatannya masih berbasis kuantitatif, tidak bisa menambah 47 kelurahan yang secara zonasi administrasi tidak tercover melalui PPDB berbasis zonasi,” ungkapnya, Kamis (18/7).
Ditambah, lanjut Andri, terdapat beberapa sekolah yang ikut dalam program pendidikan gratis, ditengah jalan akhirnya memutus kerjasama. Sehingga berdampak kepada peserta didik.
“Ini menjadi catatan terutama bagi saya yang akan saya bawa besok melakukan komunikasi bersama Dindik Kota Tangerang,” ucapnya.
Menurutnya, dalam hal ini pendekatan kualitatif jauh lebih penting dalam upaya meningkatkan kualitas mutu pendidikan. Kata Andri, harusnya program pendidikan gratis ini sesuai dengan amanatnya dalam Permendikbud sebagai solusi untuk menjadi alternatif saat tidak mampunya Pemda melakukan pemenuhan fasilitas pendiddikan berbasis zonasi.
“Setelah dilakukan pemetaan di tahun 2022, terdapat 47 kelurahan yang dia tidak masuk zonasi SMP manapun. Harusnya itu menjadi prioritas untuk dilakukan kegiatan atau program pendidikan gratis,” ujarnya.
“TIdak harus dengan ratusan sekolah di kelurahan-kelurahan yang tersebar. Cukup di 47 kelurahan yang tidak ada zonasinya. Untuk akhirnya bersama-sama dilakukan pemerataan pelayanan pendidikan di Kota Tangerang,” sambungnya.
Selain itu, Andri juga menyebut pendidikan gratis harus memiliki dasar perencanaan anggaran yang dipersiapkan secara matang. Seperti memproyeksikan anggaran sekolah gratis untuk 3 tahun ke depan selama peserta didik menjadi siswa di sekolah tersebut.
“Mereka harus mendapatkan sekolah gratis sampai selesai di sekolah tersebut. Karena kita tidak boleh membiarkan anak ini putus sekolah di tengah jalan. Khawatirnya kalau tidak dianggarkan dan tidak diproyeksikan, nanti pas mau mereka naik kelas, programnya ngga ada anggaran. Yang ada mereka malah jadi putus sekolah. Itu akan jadi masalah baru,” pungkasnya. (hafiz)
Diskusi tentang ini post