SATELITNEWS.COM, LEBAK—Sejumlah anggota DPRD Kabupaten Lebak melakukan aksi walk out saat digelarnya rapat paripurna Kamis (14/11/2024). Tindakan meninggalkan ruang paripurna itu lantaran merasa kecewa setelah hasil reses tidak diakomodir.
Informasi dihimpun, aksi walk out beberapa anggota dewan dari di antaranya Fraksi PDI Perjuangan, PKB, dan NasDem dilakukan di tengah berlangsungnya rapat paripurna laporan hasil reses ke-I dan rapat paripurna IV tentang Penetapan APBD 2025.
“Kami, terutama saya yang sudah menjabat kedua kalinya malu ketika reses menemui masyarakat karena usulan yang begitu banyak tidak ada satupun direalisasikan,” kata Agus Ider Alamsyah dari Fraksi PDI Perjuangan yang memilih walk out.
Ia pun mengungkapkan alasan memilih keluar dan menolak mengikuti rapat karena kecewa tak ada satupun aspirasi hasil reses yang direalisasi oleh Pemerintah Kabupaten Lebak. Dikatakannya, Pemkab Lebak tidak mengakomodir usulan reses lantaran kapasitas APBD yang tidak mencukupi. “Pandeglang yang PAD-nya lebih kecil mereka bisa kok. Bahkan satu anggota dewan di Pandeglang bisa punya aspirasi Rp800 juta. Silakan cek, semua anggota dewan sekarang enggak terealisasi,” ungkapnya.
Tindakan walk out sebagai bentuk kekecewaan juga dilakukan Iwan dari Fraksi PKB. Ia pun mencontohkan Kabupaten Pandeglang bisa memgakomodir aspirasi dengan anggaran yang kecil. “Gini ya, kemarin kami berkunjung ke Pandeglang yang punya dana lebih kecil dari kita, tapi mereka punya dana aspirasi Rp 800 juta. Ini kan terus aja berulang,” kata Iwan.
Karenanya, dia pun meminta agar ini menjadi perhatian Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) sehingga apa yang dilakukan Pemkab Pandeglang juga dilakukan Lebak. “Pemkab Lebak harus melakukan hal yang sama dengan Pandeglang,” tegasnya.
Ditemui di ruang kerjanya, Ketua DPRD Lebak, dr Juwita tidak bisa menyalahkan anggotanya di parlemen. Namun demikian, anggota untuk dapat memahami kondisi anggaran, artinya tidak bisa diakomodir sekarang melainkan ada tahapan-tahapannya.
“Kalau saya sangat menghargai (dewan walk out), ya namanya juga demokrasi jadi sah-sah saja. Itu soal aspirasi masyarakat yang tidak keakomodir, ya kan kalau anggaran tidak bisa aspirasi sekarang dikabulkan ada tahapan-tahapan,” singkatnya.(mulyana)
Diskusi tentang ini post