SATELITNEWS.COM, SERANG – Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, menegaskan masyarakat di larang Golput pada saat pelaksanaan Pilkada 2024 nanti. Pasalnya, sebagai umat beragama, memilih sosok pemimpin itu merupakan sebuah kewajiban yang harus ditunaikan.
Hal itu, diungkapkan Ketua MUI Provinsi Banten Bazari Syam, seusai mengikuti acara Musyawarah Kerja Daerah (Mukerda) ke IV Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Banten, di Pondok Pesantren Al Mubarok, Kota Serang, Kamis (21/11/2024).
Bazari mengungkapkan, seluruh masyarakat Provinsi Banten untuk menggunakan hak suaranya dengan sebaik-baiknya sesuai dengan pilihan dari hati Nurani masing-masing, tidak ada tekanan atau bahkan paksaan.
“Pertama, memilih pemimpin itu sebuah kewajiban. Kita berharap, semua umat islam untuk menunaikan hak pilihnya,” tandasnya.
Menurut Bazari, tentu dalam proses demokrasi perbedaan pilihan itu suatu hal yang pasti terjadi. Meski demikian, perbedaan pilihan itu jangan sampai melahirkan perselisihan, pertentangan atau bahkan perpecahan.
“Maka dari itu, peran para ulama sangat penting dalam hal ini,” ujarnya.
Bazari berharap, seluruh keluarga besar MUI agar mampu memilih dan memilah diksi narasi saat berdakwah agar tidak terjadi perpecahan di Tengah masyarakat.
Para ulama, harus mampu membuat situasi menjadi damai, sejuk penuh persaudaraan, tidak lantas mengadu domba lantaran berbeda pilihan.
“Itu jauh lebih penting dari pada persoalan pemilihan itu sendiri,” pungkasnya.
Selain itu, MUI juga bersama para penyelenggara pemilu, TNI dan Polri terus melakukan edukasi kepada masyarakat, akan dampak buruk dari praktek politik uang. Itu harus dihindari karena dalam ajaran agama, suap dalam bentuk apapun itu jelas hukumnya dilarang.
“Hal ini yang ingin terus kita sosialisasikan,” katanya.
Terpisah, Pj Gubernur Banten Al Muktabar, mengajak seluruh masyarakat Banten untuk menggunakan hak pilihnya dengan baik dalam Pilkada serentak nanti. Menyalurkan aspirasi untuk mendapatkan pemimpin ke depan. Karena dengan hak pilih itulah nantinya akan dapat menentukan pemimpin ke depan.
“Kita imbau juga masyarakat untuk bersama menjaga stabilitas daerah karena menentukan segala langkah kita dalam membangun. Termasuk dalam rangka kita menyalurkan aspirasi kita untuk mendapatkan pemimpin kita ke depan,” ungkapnya.
Dikatakan Al Muktabar, Pemerintah Provinsi Banten memfasilitasi hal-hal yang berkaitan dengan kewajiban daya dukung mensukseskan Pilkada.Serentak Tahun 2024.
“Kita semua telah pandu untuk sesuai dengan tata administrasi dukungan itu. Mudah-mudahan tidak ada kendala lagi,” ucap Al Muktabar. (luthfi)
Diskusi tentang ini post