SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Para korban tsunami Selat Sunda di Kabupaten Pandeglang 2018 lalu, yang hampir dua tahun tinggal di Hunian Sementara (Huntara), tak lama lagi bakal memiliki rumah permanen secara gratis. Saat ini, pemerintah sedang membangun Hunian Tetap (Huntap) di beberapa kecamatan. Ditargetkan bakal rampung pada Desember 2020 mendatang.
Untuk diketahui, yang dibangun di Kecamatan Labuan terdiri dari tiga desa, diantaranya Desa Teluk, Desa Cigondang dan Caringin, dengan jumlah total sekitar 208 unit. Lalu di Kampung Reforma Agraria, Desa Mekarsari Kecamatan Panimbang, ada sebanyak 155 unit.
Bupati Pandeglang Irna Narulita mengingatkan kepada para korban tsunami yang bakal mendapatkan Huntap, tidak memindahkan kuci (dijual) ke orang lain. Sebab kata dia, jika hal itu dilakukan maka merupakan bagian dari pelanggaran.
“Bagi warga yang menerima Huntap ini, saya berpesan agar rumah itu jangan sampai berpindah tangan ke orang lain. Hal itu justru melanggar aturan,” kata Irna, Rabu (16/9).
Menurut Irna, pembangunan Huntap di Kabupaten Pandeglang terbilang paling tercepat. Hal itu diakuinya berkat koordinasi yang intens antara Pemerintah Daerah (Pemda) Pandeglang dengan Pemerintah Pusat, sehingga bisa terwujud. Hal ini juga sebagai bentuk perhatian pemerintah kepada para korban tsunami.
“Jadi tolong dirawat dengan baik. Semoga rumah ini bermanfaat dan memberikan rasa aman,” tandasnya.
Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Pandeglang, Surya Dermawan menambahkan, pembangunan Huntap kini tengah berlangsung dan ditargetkan rampung di bulan Desember mendatang. Kata dia, pembangunan Huntap di Kampung Reforma agraria sebanyak 155 unit, menelan anggaran sebesar Rp13 miliar.
“Di lokasi tersebut akan dibangun 155 Unit Huntap, dengan anggaran sekitar Rp13 miliar. Model rumah yang dibangun yaitu Risba (Rumah Instan Struktur Baja),” katanya.
Surya memastikan pembangunan Huntap itu akan selesai sesuai target yang telah ditentukan. Demi keamanan para penghuninya kata dia, maka Huntap didesain tahan gempa. Selain itum ada fasilitas pendukung lainnya, seperti daya listrik 900 watt dan sarana air bersih.
“Dan ruas jalan, walaupun belum dihotmix/ dicor. Serta ada tanah lapang yang bisa dimanfaatkan oleh warga untuk tempat ibadah atau lainnya,” jelasnya.
Pembangunan Huntap mendapatkan perhatian khusus dari Komisi IV DPRD Pandeglang. Sekretaris Komisi IV DPRD Pandeglang, Lucky Ardyan, meminta BPBD Pandeglang sebagai mitra kerjanya untuk mengawasi pembangunan agar hasil pembangunan Huntap sesuai spesifikasi.
“Dinas terkait (BPBD), harus selalu mengawasi pekerjaan Huntap agar sesuai dengan spek dan gambar. Jangan sampai bangunan tersebut baru digunakan satu atau dua bulan sudah rusak,” tegasnya.
Kendati begitu, Lucky mengapresiasi percepatan pembangunan Huntap. Sebab hal itu sudah lama ditunggu para korban tsunami. Maka untuk memaksimalkan pekerjaan, politisi PAN ini juga meminta pelaksana untuk menerapkan kerja shift.
“Untuk mempercepat pembangunan Huntap, salah satunya dengan menambah shift pekerja, agar proses pembangunan bisa lebih cepat selesai di lapangan. Harus berupaya bekerja semaksimal mungkin agar pembangunan Huntap segera selesai tepat waktu. Saya juga ingin setelah bangunan ini selesai, masyarakat yang saat ini tinggal di pengungsian sebagai penerima bantuan tersebut, agar segera tinggal di Huntap,” pungkasnya. (nipal/aditya)
Diskusi tentang ini post