SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Ketua Komisi II DPRD Kota Tangerang, Saeroji mengaku tak terkejut dengan temuan Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini soal dugaan pemotongan dana bansos di Kecamatan Karang Tengah, Kota Tangerang. Bukan tanpa sebab, pasalnya ia mengaku mendapat laporan serupa jauh sebelumnya.
Saeroji mengatakan, pihaknya sudah memperingatkan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang untuk mengawasi penyaluran bansos baik yang berbentuk sembako ataupun tunai. Lantaran sudah mendapatkan laporan pemotongan dana bansos itu sejak 2020 lalu.
“Sudah memperingatkan tentang petugas-petugas di lapangan, baik itu pendamping PKH (Program Keluarga Harapan) ataupun PSM (Pekerja Sosial Masyarakat) agar petugas ini dibimbing, diawasi agar bekerja profesional jangan sampai ada pemotongan. Berapa pun besarannya karena itu akan menjadi masalah sampai ke ranah hukum,” ujarnya.
Namun, kata Saeroji nampaknya peringatan tersebut tak diindahkan. “Dan ternyata memang saat ini terjadi seperti itu, baik itu pendamping PKH atau juga PSM dan ini udah sering dipanggil. Dan ini yang menjadi catatan kita juga,” kata Saeroji.
Ia juga mengatakan, sulit dalam mengawasi penyaluran bansos baik berbentuk uang tunai maupun sembako disebabkan oleh Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) yang tidak dapat diperoleh. “Katanya datanya di pusat,” jelasnya.
BacaJuga :
Seharusnya kata Saeroji itu dapat dirincikan by name by address. “Kita juga pernah minta waktu itu, data by name by address PKH beserta juga pendampingnya. Fungsi kita kan di dewan juga mengawasi semus program pemerintah pusat sampai ke pemerintah daerah. Kalau kita nggak punya data, gimana kita bisa mengawasi,” tuturnya.
“Sebelum ada Covid juga sudah sering kita minta data. Karena data itu bisa menjadi acuan. Yang bantuan dari pusat berapa, apa saja, kepada siapa saja. Yang dari provinsi siapa saja, yang dari kota juga. Sehingga kita bisa menganggendakan anggarannya jelas gitu,” ujarnya. (irfan/made)
