SATELITNEWS.ID,CIPUTAT—Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel), menyiapkan anggaran tambahan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk keperluan penanganan kedaruratan. Tidak tanggung-tanggung, jumlahnya cukup bombastis yakni Rp93 miliar.
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Tangerang Selatan, Warman Syanudin menjelaskan, penambahan anggaran BTT tahun 2021 mencapai Rp93 miliar dalam APBD perubahan 2021. Penganggaran BTT tersebut untuk penanganan mendesak dan darurat.
“Pengeluaran di antaranya untuk penangan Covid-19 sesuai usulan dari dinas teknis terkait,” ucap Warman Syanudin saat dikonfirmasi, Sabtu (14/8/2021).
Sebelumnya Pemkot Tangsel menganggarkan BTT tahun anggaran 2021 hanya sebesar Rp14 miliar. Anggaran BTT tersebut terus bertambah hingga saat ini mencapai Rp93 miliar.
“Jadi ada penambahan lagi, sebelumnya itu Rp 14 miliar ditambah Rp22 miliar, Rp36 miliar. Jadi kita sesuaikan kebutuhan dari OPD. OPD ada kebutuhan lagi ya sudah kita geser lagi. Dari Rp36 nambah ke52 miliar, jadi dari Rp52 miliar nambah lagi terus menjadi Rp93 miliar. Ini penambahannya sekarang di Agustus,” jelas dia.
BacaJuga :
Saat ini dinas teknis terkait dalam penanganan Covid-19 dan bencana alam di Tangsel mengusulkan sejumlah mata anggaran baru untuk berbagai keperluan. Di antaranya untuk penangan Covid-19. Sesuai usulan dari dinas Perkim sebesar Rp8,7 miliar, untuk usulan dua program. Dinas kesehatan sebesar Rp14 miliar untuk usulan penangan Covid-19. Dinas bangunan sebesar Rp8,9 miliar untuk penanganan RS lapangan dan Satpol PP sebesar Rp735 juta untuk PPKM darurat Covid-19 dan dinas sosial untuk santunan kematian sebesar Rp456 juta dua kali usulan.
“Jadi Rp93 miliar ini bukan tambahan untuk pemakaian, tapi kita mempersiapkan. Termasuk ada kegiatan kedaruratan bisa banjir, longsor. BTT itu dana kedaruratan jadi bukan hanya Covid saja. Ini kita hanya menyiapkan dana kedaruratan. Kalau tidak terpakai kan menjadi APBD lagi. Jadi Tangsel siap untuk penanganan kedaruratan ini,” ungkap dia.
Bertambahnya anggaran BTT dari Rp14 miliar sampai Rp93 Miliar itu karena bertambahnya usulan OPD terkait bantuan bagi pelaku UKM dan Pariwisata di Tangsel.
“Sekarang itu termasuk yang usulan-usulan dari UKM dan pariwisata terkait dengan yang terdampak. Jaringan pangan sosial (JPS) itu belum, baru kita siapkan itu kan termasuk yang terdampak,” pungkasnya. (jarkasih)
