SATELITNEWS.ID, TANGERANG—DPRD Kota Tangerang memutuskan untuk membatalkan pengadaan baju dinas tahun anggaran 2021. Besaran alokasi dana yang dianggarkan untuk pengadaan baju seragam tersebut sebelumnya adalah Rp 675 juta.
Terkait pembatalan ini, masyarakat Kota Tangerang meminta agar alokasi dana itu dialihkan untuk perbaikan infrastruktur, seperti Jalan Kali Perancis yang rusak di Kecamatan Benda. “Iya sebaiknya dana itu dipergunakan untuk memperbaiki Jalan Kali Perancis saja,” usul tokoh masyarakat Benda, Habibullah HM, Minggu (22/08/2021).
Habib menyatakan, selama ini masyarakat Benda khususnya yang dilewati oleh dump truk sangat tersiksa dengan kondisi jalan Kali Perancis yang rusak akibat maraknya dump truk pembawa tanah melintas di jalan kota. “Mereka turun di tol yang dekat Kantor Kecamatan Benda menuju ke PIK 2 lewat Jalan Kali Perancis. Lalu lewat lagi di wilayah Kosambi, padahal itu kapasitas jalan terbatas,” ucapnya.
Parahnya kata Habibullah, kendaraan-kendaraan bertonase besar itu lewat tak kenal waktu, baik siang maupun malam tanpa henti. “Pemerintah daerah bersama Polri harusnya bisa mengatur operasional truk tersebut. Jadi nggak usah lewat Benda lagi tapi langsung saja ke Tol Sedyatmo jadi mereka bisa langsung turun di PIK 2,” ucapnya.
Dia juga heran mengapa dump truk tersebut seolah tidak tersentuh. “Nggak tau juga ada oknum atau apa,” jelasnya. Untuk itu ia mengharapkan agar kendaraan-kendaraan besar yang melintas siang dan malam diberi sanksi sehingga tidak merusak jalan. Dia menyatakan, selain Jalan Kali Perancis, kerrusakan lain seperti Jalan Pembangunan juga harus diperbaiki. “Katanya itu juga mau dibangun, tapi ternyata belum juga,” ucapnya.
BacaJuga :
Senada, tokoh masyarakat Benda lainnya, Samsuni sangat setuju jalan Kali Perancis diperbaiki. Namun dia meminta, hal itu jangan bersumber dari pemerintah saja. Melainkan agar operator kendaraan besar yang melintas itu juga ikut bertanggungjawab melakukan perbaikan. “Enak saja mereka (truk), kan mereka yang menyebabkan jalan rusak. Jadi harus bertanggungjawab,”ucapnya saat dihubungi. D
Sama seperti Habibullah, Samsuni menyebut pemerintah harusnya mengatur terlebih dahulu dump truk yang melintas setiap saat. “Bukan saja melintas, mereka juga parkir sembarangan di jalan. Ini kan juga harusnya ditertibkan,” ucapnya. Sebab katanya sebesar apa pun anggaran dikeluarkan untuk membiayai perbaikan jalan itu menjadi percuma apabila dump truk itu tidak diatur. “Kasihan APBD/APBN kita untuk membangun jalan tapi dirusak ama mereka, makanya suruh ikut tanggung jawab biar mereka juga paham,” ucapnya.
Terpisah, pengamat dari Universitas Islam Syekh Yusuf (UNIS) Tangerang Hilman menyatakan, sah-sah saja bila masyarakat Benda meminta agar dilakukan pengalihan anggaran baju dinas dewan ke infrastruktur seperti perbaikan Jalan Kali Perancis. Namun begitu, semuanya di pemerintah semua ada mekanismenya. “Mungkin kalau pun bisa direalisasikan paling pada saat APBD Perubahan, karena aturannya memang begitu,” ucapnya. (made)
