Pemberantasan Korupsi Diminta Tak Ganggu Investasi

satelitnews.com, Jakarta-Presiden Joko Widodo (Jokowi) resmi melantik Pimpinan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) periode 2019-2023. Pelantikan pimpinan KPK jilid V itu berlangsung di Istana Negara, Ja­karta, Jumat (20/12).

Pelantikan tersebut berdasar­kan Keputusan Presiden No­mor 112/P tanggal 28 Oktober dan Keputusan Presiden Nomor 129/T/2019 tanggal 2 Desember Tentang Pengangkatan Pimpi­nan KPK. Mereka yang dilantik yakni Komjen Polisi Firli Bahuri sebagai Ketua KPK. Kemudian Alexander Marwata, Lili Pintauli Siregar, Nawawi Pomolango dan Nurul Gufron.

Jokowi berharap para pimpi­nan KPK yang baru ini bisa melakukan penguatan lembaga antirasuah sehingga pemberan­tasan korupsi bisa sistematis.

“Sehingga betul-betul mem­berikan dampak yang baik bagi ekonomi, bagi negara kita,” ujar Jokowi di Kompleks Istana Kepresidenan, Jakarta, Jumat (20/12).

Mantan Gubernur DKI Jakarta ini meyakini para pimpinan KPK yang baru bisa membawa pe­rubahan positif dalam pember­antasaan korupsi. “Saya meya­kini Insya Allah beliau-beliau ketua KPK dan komisioner KPK bisa membawa KPK yang lebih baik dengan didampingi dewas KPK,” katanya.

Ketua KPK Firli Bahuri mendapatkan arahan khusus dari Presiden Jokowi. “Beliau menyampaikan peta besar pro­gram nasional dalam rangka mencapai tujuan nasional. Itu yang disampaikan,” katanya.

Program nasional yang di­maksud adalah soal aksi pem­berantasan korupsi yang tidak menganggu investasi dari para investor. Sehingga para investor tidak takut melakukan investasi di Indonesia.

“Beliau menyampaikan bagaimana membangun bang­sa ini supaya mencapai tujuan nasional yaitu seluruh rakyat Indonesia terlindungi, terayo­mi, Indonesia sejahtera, Indo­nesia sehat. Ekonomi tumbuh. Iklim usaha meningkat, inves­tor memberikan kita kemuda­han-kemudahan. Itu aja,” un­gkapnya.

Selain melantik pimpinan KPK, Presiden Jokowi juga mel­antik lima orang Dewan Pen­gawas Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK). Lima orang anggota Dewan Pengawas KPK adalah Artidjo Alkostar (man­tan Hakim Mahkamah Agung), Albertina Ho (Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kupang), Syamsuddin Haris (Peneliti Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia), Harjono (mantan Hakim Mahkamah Konstitu­si), dan Tumpak Hatarongan Panggabean (mantan Wakil Ketua KPK).

Dewan pengawas yang ter­diri dari lima orang meru­pakan struktur baru di KPK. Keberadaan dewan pengawas diatur dalam UU KPK hasil re­visi, yakni UU 19 Tahun 2019. Ketua dan anggota dewan pen­gawas dipilih oleh Presiden melalui panitia seleksi. Namun, untuk pembentukan dewan pengawas yang pertama kali ini, UU mengatur bahwa Presiden menunjuk langsung.

Dewan pengawas bertugas, antara lain untuk mengawasi pelaksanaan tugas dan we­wenang KPK, memberi izin pe­nyadapan dan penyitaan, serta menyelenggarakan sidang un­tuk memeriksa adanya dugaan pelanggaran kode etik oleh pimpinan KPK.

Ketua Dewan Pengawas adalah Tumpak Hatarongan Panggabean yang merupakan mantan pimpinan KPK. Pres­iden Jokowi mengatakan alasan memilih Tumpak Hatarongan karena latar belakang dan pen­galamannya sebagai eks pimpi­nan lembaga antirasuah.

“Beliau memiliki latar be­lakang pengalaman berkai­tan dengan KPK. Saya kira itu. Saya kira beliau-beliau adalah orang-orang yang bijak, yang bijaksana,” ujar Presiden Jokowi.

Sementara alasan Jokowi me­milih lima nama tersebut adalah dari integritas, pengalamannya dan kapasitasnya di bidang hu­kum. Jokowi mengungkapkan sengaja memilih dari hakim, mantan wakil pimpinan KPK dan akademisi. Hal itu supaya mereka bisa berkolaborasi den­gan yang lainnya.

”Saya kira sebuah kombinasi yang sangat baik sehingga mem­berikan fungsi terutama fungsi kontrol dan pengawasan terha­dap komisioner KPK,” ungkap­nya.

Mantan Gubernur DKI Jakar­ta ini meyakini kelima Dewan Pengawas ini akan bisa berkerja sama dengan baik antara para pimpinan KPK. Sehingga KPK ke depannya semaikin baik. “Saya kira ini akan bekerja sama dengan baik dengan komision­er,” katanya.

Tumpak Hatorangan Pang­gabean mengakui jabatannya di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) cukup pelik. Adanya De­was yang diamanatkan oleh Un­dang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 atas perubahan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang KPK diakuinya bakal membuat kinerja KPK berbeda dari sebelumnya.

“Saya tahu kehadiran Dewas KPK ini pelik. Tapi ya sudah. Sudah disahkan,” kata Tumpak dalam sambutannya di Gedung KPK, Kuningan, Jakarta Selatan, Jumat (20/12).

Karenanya, Tumpak meminta semua pihak tidak lagi memper­soalkan jabatan Dewas KPK. Dia berharap kehadiran Dewas KPK bisa diterima agar ke depannya pemberantasan korupsi bisa berjalan dengan baik.

“Mari kita sama-sama lak­sanakan dengan baik. Kalau­pun ada kekurangan, mung­kin secara perlahan-lahan kita dapat sempurnakan kembali,” tegasnya.

Dia meminta restu kepada semua pihak, khususnya pega­wai KPK. Mantan komisioner KPK ini berjani akan bersinergi dengan aparat penegak hukum lain untuk memberangus prak­tik rasuah. “Kami akan sangat mendukung dan meluruskan kepastian hukum dalam penin­dakan yang dilakukan oleh KPK itu amanah UU,” pungkasnya. (jpg/gatot)