SATELITNEWS.ID, CIPUTAT—Hingga memasuki akhir Oktober 2021 ini realisasi serapan anggaran yang dikelola Pemerintah Kota Tangerang Selatan (Tangsel) rendah. Sekretaris daerah setempat, Bambang Noertjahyo bingung saat ditanya estimasi target pencapaian serapan hingga tutup buku tahun anggaran.
“Dilematis. Pengennya sih kinerja 100 tapi kalau tabungan kurang dari 100 gimana?” katanya saat ditemui di Balai Kota Tangsel, Ciputat, Rabu (27/10).
Dia menerangkan angka persentase realisasi serapan anggaran akan meningkat jelang tutup buku. Serapan terbesar misalnya dari proyek pembangunan infrastruktur dan lain sebagainya. “Bisa, yang konstruksi mendekati hari akhir belanjanya banyak, hibah,” ujarnya.
Sementara, pengamat kebijakan publik asal UNIS Tangerang, Adib Miftahul menyoroti serapan anggaran hibah. Ketika serapan anggaran belanja baru mencapai 58,5 persen menurutnya terlambat jika teorinya Desember itu harus 100 persen.
“Apalagi kan penanganan pandemi Covid-19 menjadi fokus utama. Bahwa ketika refocusing anggaran 50 persen itu harusnya angka ideal 85 persen,” katanya, Rabu (27/10/2021).
Menurutnya, bila 50 persen itu bisa maksimal program, apa saja yang menjadi skala prioritas harus didukung untuk tatanan tercapainya realisasi 100 persen.
“Lalu ketika Sekda bilang bahwa serapan jelang tutup buku ini sudah lazim di beberapa pemerintah daerah menurut saya justru malah menimbulkan masalah,” ujarnya.
Biasanya ketika tutup buku itu anggaran bisa terserap sebanyak mungkin. Maka di situlah menjadi celah terjadinya penyelewengan. Banyak skala prioritas yang terabaikan karena berorientasi pada banyaknya serapan anggaran.
“Karenanya, tidak menutup potensi bakal terjadi dugaan penyelewengan. Apalagi soal-soal hibah, itu yang riskan,” ujarnya.
Adib berpandangan, Pemkot Tangsel harusnya jangan berjalan mengejar pencapaian saja. Hal terpenting skala prioritas penanganan covid, mau nanti misalnya nanti tutup buku di 70 persen tidak ada masalah.
“Toh kan mereka juga punya Silpa,” ujarnya. Ketimbang mengejar target sampai 90 persen tetapi anggaran itu hanya mengejar pencapaian kuantitas tapi mengabaikan kualitas, ujung-ujungnya nanti ada proyek yang diduga indikasinya hanya sebatas penggelontoran dana saja. Itu yang sering terjadi,” terang Adib.
Sebelumnya, Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah Kota Tangsel, menyebutkan realisasi serapan APBD 2021 baru mencapai 58,5 persen. Meski demikian ia mengklaim tak hafal serapan anggaran pada organisasi perangkat daerah mana saja yang rendah.
“Saya enggak buka seluruhnya. Cuma rata-rata ada yang 45 persen, 80,” terang Kepala BPKAD Kota Tangsel, Warman Syanuddin.
Wali Kota Tangerang Selatan (Tangsel), Benyamin Davnie mengaku, pihaknya sudah mintakan kepada pihak ketiga yang kontraktual untuk segera melakukan penagihan termin kedua. Mengingat realisasi serapan anggaran hingga akhir Oktober 2021 ini baru 58,5 persen.
“Tapi nampaknya banyak belum ditagih sama mereka, makanya kami antisipasi dengan tim pengawasan untuk melakukan pengecekan terkait perkembangan pelaksanaan fisik sudah sejauh mana,” katanya di Puspemkot Tangsel, Rabu (27/10/2021).
Jika non fisik, pemohon hibah harus melakukan paparan terkait usulan dana. Kemudian yang paling penting ia berharap sebelum akhir tahun anggaran pada Desember nanti penagihan sudah bisa masuk semuanya dan bisa dicairkan.
“Kalau penagihan enggak lama paling sehari dua hari juga cair,” jelasnya.
Berkaitan dengan usulan hibah, lanjutnya, sudah banyak yang ditunaikan. Hanya saja masih ada beberapa usulan hibah yang sedang diteliti. Misalnya KONI terakhir ini minta pencairannya sisa kurang lebih Rp 3 miliar.
“Memang konstruksi fisik yang paling banyak. Bukan tertunda, mereka belum nagih,” terangnya. (jarkasih)
Diskusi tentang ini post