SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG–Ratusan mahasiswa yang tergabung dalam Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Kabupaten Pandeglang, berunjuk rasa di tugu jam Alun-alun setempat, depan gedung DPRD dan Pendopo Bupati, sekitar pukul 15.04 WIB, Senin (11/4/2022).
Para mahasiswa menuntut Pimpinan DPRD dan Bupati untuk menandatangani pakta integritas, tentang penolakan kenaikan harga BBM, sembilan bahan pokok (sembako) dan tarif PPN 11 persen, yang sudah dinaikan oleh Pemerintah di era kepemimpinan Presiden Jokowidodo.
Pantauan satelitnews.id, saat berunjuk rasa di halaman gedung DPRD, massa aksi melampiaskan kekesalannya dengan melempari gedung wakil rakyat itu dengan telur dan tomat. Karena mereka tak ditemui Ketua DPRD atau, salah seorang perwakilan anggota.
Bahkan, mereka juga sempat terlibat gesekan atau saling dorong dengan aparat kepolisian, agar bisa merangsek masuk ke dalam gedung DPRD setempat.
Namun aksinya itu dapat dilerai. Sehingga, para mahasiswa membubarkan diri dan pindah ke depan kantor Bupati Pandeglang.
Di sana, mereka kembali berorasi sambil membentangkan spanduk bertuliskan “Negara Gawat, Indonesia Darurat”, dan poster desakan agar Bupati menandatangani pakta integritas, yang dibawa oleh pendemo.
Lama tak ada tanggapan dan tak satupun pejabat terkait menemuinya, akhirnya para mahasiswa membubarkan diri dengan tertib.
Kordinator lapangan (Korlap) aksi, Entis Sumantri mengatakan, kondisi Indonesia saat ini sedang tak baik-baik (dilanda Covid-19). Namun, diperparah dengan kebijakan tak pro rakyat yang dilakukan Pemerintah Pusat.
Maka dari itu, sambil berteriak, Entis dalam orasinya menegaskan, pihaknya turun ke jalan untuk mendesak kepada Presiden Jokowi agar kembali menurunkan harga BBM, Sembako dan PPN.
“Ekonomi kita sedang terpuruk, akibat Covid-19. Tapi Pemerintah Pusat malah mengambil kebijakan yang tak pro rakyat, dengan menaikan harga BBM, Sembako dan PPN. Maka dari itu, kami mendesak agar turunkan kembali harga tersebut,” tegas Entis, Senin (11/4/2022).
“Kami minta, Ketua DPRD dan Bupati Pandeglang keluar dari ruang kerjanya, segera tandangani Pakta Integritas menolak kenaikan BBM dan mendorong stabilitas ekonomi dengan menolak kenaikan sembako,” ujarnya.
Senada, orator lainnya, Handoko Syarif mengatakan, Pemerintah Pusat harus segera menurunkan harga BBM dan minyak goreng. Karena sudah memberatkan masyarakat, khususnya golongan ekonomi menengah yang hingga kini belum pulih akibat dilanda pandemi Covid-19.
“Kepentingan rakyat harus diperjuangkan. Pemerintah tidak boleh berbisnis dengan rakyatnya, seharusnya membantu dan mendahulukan kepentingan rakyat,” teriak Handoko. (nipal)
