SATELITNEWS.ID, SERANG – Kepala Dinas Tenagakerja (Disnaker) Provinsi Banten, Septo Kalnadi mengakui, hingga kini instansinya kurang optimal dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan di wilayahnya.
Hal itu terjadi, karena antara banyaknya jumlah perusahaan di Provinsi Banten, tidak sepadan dengan jumlah petugas yang ada pada instansinya.
“Wajar saja jika banyak perusahaan tidak terkontrol oleh kami. Jumlah petugas pengawas di kami sedikit. Sangat tidak berimbang dengan banyaknya perusahaan di Banten,” kata Septo kepada Satelitnews.id, Minggu (5/6/2022).
Septo merinci, ada sebanyak 28.000 perusahaan di Banten dengan sekala besar, sedangkan instansinya hanya ada 70 pegawai.
Terlebih, untuk pengawasan perusahaan di wilayah Serang, Pandeglang dan Lebak, hanya diawasi oleh 16 orang petugas.
“Pasukan saya ini cuman tujuh puluh orang. Untuk mengawasi dua puluh delapan ribu perusahaan di Banten sangat kewalahan. untuk Serang Pandeglang Lebak yang sekarang ini itu hanya 16 orang petugas Wilayahnya 3 kabupaten. Contoh saja misalkan ke cemindo yang ada di Malingping Kabupaten Lebak. Enggak tiap tahun karena Kepala UPT itu harus membikin jadwal untuk pemeriksaan dari yang perusahaan besar sampai yang kecil,” tambahnya.
Ia mengaku, lemahnya pengawasan terhadap perusahaan selain keterbatasan petugas juga waktu bekerja.
“16 orang petugas kesulitannya lebih kepada keterbatasan waktu. Kita seminggu kerja 5 hari. 5 hari kali 1 bulan kali 4 Minggu.
Sehingga ada perusahaan yang udah dua tahun belum diperiksa. Padahal idealnya itu metode Minggu per minggu bulan demi bulan perusahaan itu tetap tertangkap pengawas,” paparnya.
Menurutnya, guna optimalisasi pengawasan terhadap perusahaan, pihaknya masih membutuhkan 150 pegawai yang bisa diambil dari tenaga honorer. Sementara formasi CPNS sangatlah kecil, bahkan tengah honorer informasinya bakal dihapuskan.
Ia berharap, sejumlah masyarakat maupun organisasi federasi dapat membantu instansinya dalam melakukan pengawasan terhadap perusahaan di Banten, untuk memudahkan para pengawas.
“Saat ini caranya bantu kami dalam pengawasan dengan memberikan informasi,” tandasnya.
Seorang karyawan perusahaan baja di Ciruas, Kabupaten Serang Djamar mengaku perusaan baja yang dikelola oleh bangsa Tiongkok ini sama sekali belum pernah dilakukan pengawasan oleh petugas.
Ia mengklaim, banyak persoalan yang terjadi di lingkungan perumahan tersebut. “Diantaranya adalah, hak-hak pegawai yang tidak transparan,” pungkasnya. (mg1)
