SATELITNEWS.COM, PANDEGLANG – Untuk memperjuangkan nasib para honorer di lingkungan Pemkab Pandeglang, Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, bakal melayangkan surat ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Kepala Badan Kepegawaian Pengembangan Sumber Daya Manusia (BKPSDM) Kabupaten Pandeglang, M. Amri mengatakan, dalam waktu dekat usai pihaknya menyelesaikan pendataan tenaga honorer di lingkungan Pemkab Pandeglang, bakal bersurat dan berkoordinasi dengan Kemenpan RB.
“Pasti kami koordinasikan dan bersurat dengan Pemerintah Pusat melalui Kemenpan RB. Sekarang kami lagi mendata jumlah tenaga honorer sesuai arahan pusat. Koordinasi itu untuk mempertanyakan nasib para honorer,” kata Amri, Rabu (15/6/2022).
Dia menegaskan, Pemkab Pandeglang bakal berjuang agar para honorer tidak dihapuskan, dan tetap bekerja di Pemerintahan. Hal itu dilakukan kata dia, karena pihaknya sudah menerima keluh kesah para honorer.
“Saya sudah menerima keluh kesah nasib tenaga honorer, baik itu teknis administrasi yang ada di OPD (Organisasi Perangkat Daerah) dan kecamatan. Mereka menyampaikan harapan agar ada solusi atas nasib mereka dengan adanya surat edaran dari Menpan RB. Kami akan berupaya agar tenaga honorer tetap bekerja,” janjinya.
Diberitakan sebelumnya, Menanggapi sikap Pemerintah Pusat yang bakal menghapus tenaga honorer pada 2023 mendatang, ribuan honorer tenaga teknis administrasi Kabupaten Pandeglang bakal memperjuangkan nasibnya dengan cara menggelar aksi unjuk rasa turun ke jalan.
Ketua Forum Honorer Teknis Administrasi Kabupaten Pandeglang, Yosep Gumilar menyatakan, dalam waktu dekat pihaknya bakal melakukan aksi unjuk rasa turun kejalan untuk memperjuangkan nasib para honorer.
“Saat ini kami sedang melakukan konsolidasi dengan semua rekan-rekan honorer teknis administrasi se-Kabupaten Pandeglang terkait rencana aksi unjuk rasa ke jalan,” kata Yosep, Selasa (14/6/2022). (nipal)
