SATELITNEWS.ID,SERANG—Penjabat Gubernur Banten Al Muktabar membeberkan tiga skema pendekatan yang sudah dilakukan dalam rangka pencegahan dan penanggulangan penyebaran Penyakit Mulut dan Kuku (PMK). Dia mengklaim Pemprov Banten sudah melakukan berbagai upaya yang maksimal dan terukur dalam menghadapi kondisi PMK sebagai upaya memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat mendekati hari raya kurban.
“Ada tiga skema pendekatan yang selama ini sudah dilakukan dalam menyikapi perkembangan PMK di Banten, yaitu pendekatan preventif, kuratif dan promotif. Preventif adalah upaya pencegahan-pencegahan secara terukur. Kuratif bila sudah ditemukan data yang terjangkit dilakukan pengobatan sesuai prosedur. Dan, promotif, Pemprov Banten selalu mensosialisasikan kepada publik agar tetap tenang untuk bisa menyikapi keadaan ini dengan baik,”ungkap Al Muktabar di Pendopo Gubernur Banten, KP3B, Kecamatan Curug, Kota Serang, Selasa (28/6).
Selanjutnya, Al Muktabar menyampaikan, Pemprov Banten sudah menerima vaksin sebanyak 1.100 dosis. Vaksinasi tersebut, progresnya sudah dilakukan tanggal 26-27 Juni 2022 dan disebar di hampir seluruh wilayah Provinsi Banten.
“Selain itu, Pemprov Banten sudah membentuk Satgas PMK, yang terdiri dari Forkopimda Provinsi Banten. Begitu juga pada tingkat kabupaten/kota,”pungkasnya.
Sementara itu Kepala BNPB Letjen (TNI) Suharyanto menyatakan Pemerintah membuka opsi melakukan karantina wilayah atau lockdown di provinsi atau daerah terkait wabah penyakit mulut dan kaki (PMK). Lockdown dilakukan untuk membatasi lalu lintas hewan ternak menjelang Idul Adha.
Rencana tersebut diungkapkan Suharyanto seusai menghadiri Rapat Koordinasi (Rakor) terkait penanganan PMK bersama Pemprov Banten, Badan Karantina Kementerian Pertanian, Korem 064/Maulana Yusuf, Polda Banten, Kejati Banten, serta seluruh unsur Forkopimda dan Penjabat (Pj) Sekda Banten Provinsi Banten, kemarin. Dikatakan Suharyanto, PMK ini sudah menyebar di 19 Provinsi di Indonesia sehingga penanganannya harus sangat serius, terintegrasi dan dilaksanakan seperti tahap pelaksanaan Covid-19.
“Yang dilakukan apakah sistem lockdown tingkat pulau atau provinsi, kabupaten, kota, ini terkait bagaimana lalu lintas hewan di hari raya Idul Adha,” kata Suharyanto.
Suharyanto mengatakan keputusan itu akan dilakukan dalam rapat bersama Kementerian Koordinator Bidang Kemaritiman dan Investasi (Kemenko Marves), Kementerian Pertanian (Kementan), dan BNPB. Data hewan ternak dan populasi terjangkit masih terus dipetakan. BNBP melibatkan pakar yang kompeten untuk penanganan PMK.
Karena harus seperti penanganan covid-19, setiap daerah harus membentuk satgas PMK. BNBP menjadi satgas nasional di bawah Kemenko Marves. Untuk vaksin PMK, Suharyanto mengatakan sudah ada 800 ribu dosis. Kementan dalam hal ini bertanggung jawab atas ketersediaan vaksin.
“Sudah ada 800 ribu dosis diadakan Kementan, nanti akan diadakan lagi,” ucap Suharyanto. (gatot)
