SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG – Pengelolaan Instalasi Pengolahan Air (IPA) dan jaringan perpipaan distribusi utama Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) Kawasan Strategis Pariwisata Nasional (KSPN) di Kecamatan Panimbang, Kabupaten Pandeglang, membutuhkan biaya besar hingga Rp8,2 Miliar.
Maka dari itulah, Direksi Perusahaan Umum Daerah Air Minum (Perumdam) Tirta Berkah Pandeglang, mengusulkan biaya kepada Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (Kemen PUPR).
Biaya sebesar Rp8,2 Miliar itu, untuk pembangunan jaringan pipa tersier untuk menjangkau 10 Desa dan 4 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang.
Direktur Perumdam Tirta Berkah Pandeglang, Euis Yuningsih mengatakan, pada saat ini tengah dibangun IPA SPAM KSPN dengan kapasitas produksi 100 liter per detik.
“Setelah selesai dibutuhkan anggaran biaya sekira Rp8,2 miliar untuk pengelolaannya. Biaya itu berdasarkan hasil hitungan biaya estimasi mengoperasikan IPA SPAM KSPN,” kata Euis, di Kantor Perumdam Tirta Berkah Pandeglang, Rabu (6/7/2022).
Terkait kebutuhan biaya ungkapnya, saat ini sedang mengajukan usulan biaya kepada Kemen PUPR RI. Biaya itu nantinya katanya, termasuk untuk pembangunan jaringan pipa tersier kepada pelanggan.
“Kalau saat ini dari Kementerian PUPR baru jaringan pipa utama sedangkan ke jaringan pipa tersiernya belum. Maka karena itu kami sedang mengajukan biayanya,” tambahnya.
Diharapkannya, Kementerian PUPR merealisasikan usulannya karena memang kalau dari segi keuangan Perumdam belum ada untuk pembiayaan sebesar itu. Namun tegasnya, kalau untuk mengelola secara Sumber Daya Manusia (SDM) sudah siap.
“Apalagi IPA SPAM KSPN ini untuk membantu mengatasi krisis air bersih di 10 Desa dan 4 Kecamatan di Kabupaten Pandeglang. Sehingga kami melakukan jemput bola mengajukan permohonan biaya untuk pembangunan jaringan pipa tersiernya,” terangnya.
Kepala Bagian (Kabag) Keuangan Perumdam Tirta Berkah Kabupaten Pandeglang, Hendi Kusmawan menambahkan, usulan biaya sedang diajukan kepada Kementerian PUPR.
“Kalau estimasi ajuan untuk jaringan pipa pembagi distribusi ke pelanggan kurang lebih Rp.8,2 Miliar. Untuk sambungan sekitar 5000 pelanggan,” ungkapnya.
Hendi menegaskan, anggaran biaya itu termasuk kebutuhan mendesak karena melihat kondisi keuangan Perumdam belum mencukupi. Oleh karena itu dibutuhkan bantuan biaya dari pusat.
“Oleh karena itu kita ajukan sebelum bangunan IPA SPAM selesai. Hal itu dilakukan agar ketika sudah selesai dan diserahkan ke Perumdam sudah bisa mengelolanya karena memang kita tidak mengharapkan bangunan IPA SPAM menjadi monumen sementara karena tidak adanya biaya,” katanya. (nipal)
