SATELITNEWS.ID, SERANG—Asosiasi Futsal Kota (AFK) Serang memprotes keras peraturan yang tercantum di dalam Technical Hand Book (THB) Porprov VI Bante, khususnya cabor futsal. Ketua AFK Serang Muhammad Arif Hamdi mengatakan protes dilayangkan terkait aturan bahwa pelatih minimal memiliki sertifikat lisensi 1 AFC.
Menurut Arif, hal tersebut kurang pas. Pasalnya, Porprov adalah kompetisi di tingkat provinsi. “Masa hajat provinsi lisensi pelatih harus AFC. Bila lisensi provinsi atau nasionallah masih masuk akal,” paparnya.
Arif mengaku sudah berkomunikasi dengan Sekretaris Umum Asosiasi Futsal Provinsi (AFP) yang sekaligus Technical Delegate (TD) cabor futsal di Porprov VI Banten, Ashari. Menurut Ashari, peraturan tahun ini hanya mengikuti aturan di Porprov V Banten tahun 2018 lalu. Namun klaim itu dibantah Arif.
“Kebetulan saya di Porprov V Banten menjabat sebagai manajer futsal Kota Serang dan tidak ada peraturan itu. Saya pun pegang THB futsal 2018,” ucapnya.
Lalu dari hasil pembicaraan dengan TD bahwa usulan pelatih 1 AFC juga datang dari beberapa pengurus AFP Banten.
“Saya minta keputusan ini ditinjau ulang, karena tidak semua kabupaten dan kota di Banten memiliki pelatih berlisensi 1 AFC. Pun pelaksanaan tinggal hitungan bulan, kasihan daerah yang telah mempersiapkan diri dari jauh-jauh hari,” ujarnya.
Hal senada disampaikan Exco AFK Pandeglang, Vanes Irwan. Menurutnya, lisensi nasional harusnya cukup, dari tujuan Porprov untuk menjaring atlet potensial bukan pelatih potensial.
“Kita ini pengembangan untuk mencari bakat atlet dan pelatih bukan menangani klub profesional,” jabarnya.
Menanggapi hal itu, Sekum AFP Banten, Ashari menerangkan alasan ada ketentuan 1 AFC untuk pelatih memang dari beberapa masukan.
“Mengacu dengan daerah lain seperti Jawa Barat (Jabar) yang sudah demikian dan peraturan Porprov sebelumnya,” terangnya.
Ashari mengatakan protes yang dilayangkan tak hanya dari AFK Serang. Namun juga dari Pandeglang, Lebak dan Kabupaten Serang. Karena itu dia akan berkomunikasi dengan tuan rumah yaitu Kota Tangerang membahas persoalan tersebut.
“Nanti ada rapat TD kedua, Insya Allah disampaikan dan mudah-mudahan ada solusi. Salah satu yang akan saya tawarkan adalah membuat surat penyataaan bahwa tidak masalah terkait lisensi pelatih,” katanya.
Ketua Panitia Pelaksana (Panpel) Porprov VI Banten cabor futsal, Muhammad Habil Saputra menuturkan pihaknya membuat aturan tersebut sudah lama dan mengacu pada pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) yang tujuannya meningkatkan mutu pelatih.
“Lagipula, pelatih bisa dari mana saja. Tidak hanya dari daerah yang bersangkutan. Supaya pelatih di sana pun terpacu dan termotivasi untuk meng-upgrade dirinya,” tuturnya.
Hanya saja, bila banyak protes, akan dikoordinasikan dengan TD. “Apakah direvisi atau diubah,” pungkasnya. (cmb/bnn/gatot)
