SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG – Usulan pengadaan sepeda listrik yang diperuntukan RT RW Se-Kabupaten Pandeglang, mendapatkan penolakan dari empat Fraksi di DPRD Pandeglang.
Empat fraksi itu yakni, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan PPP. Sayangnya, lima fraksi lainnya yaitu, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB, menyetujuinya.
Akhirnya, dalam rapat paripurna tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023, yang digelar di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (10/8/2022), diketuk palu dan disetujui pengadaan sepeda listrik dengan menelan anggaran APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp38 Miliar.
Alasan keempat fraksi yang menolak usulan Bupati Pandeglang, Irna Narulita itu, dikarenakan keempat fraksi itu ingin agar insentif RT RW-nya yang dinaikan bukan malah beli sepeda listrik.
Selain itu, agar Pemkab Pandeglang lebih fokus terhadap pembangunan infrastruktur.
Namun karena secara voting, keempat fraksi itu ditumbangkan. Kemungkinan besar, pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW bakal berjalan lancar hingga direalisasi.
Anggota Fraksi Gerindra, Tubagus Udi Juhdi mengungkapkan, pengadaan sepeda listrik itu disahkan melalui paripurna penyampaian laporan Banggar RKUA dan RPPAS Tahun Anggaran 2023, dan berlangsung alot.
Pembahasan tersebut tambahnya, dimulai sejak pukul 09.00 WIB sampai pukul 18.00 WIB. Sehingga, rapat paripurna yang dijadwalkan pukul 16.00 WIB dilaksanakan pukul 19.00 WIB.
“Berdasarkan kolektif kolegial, itu disetujui. Karena secara voting fraksi, yang menolak kalah,” kata Udi, Kamis (11/8/2022).
Sebenarnya tegas Udi yang juga menjabat Ketua DPRD Pandeglang ini, pihaknya lebih mendorong insentif ketimbang pengadaan sepeda listrik untuk RT dan RW.
Pasalnya, masih ada yang lebih penting ketimbang sepeda listrik yakni program pembangunan insfratruktur jalan yang masih banyak.
“Sisi anggaran, kita lebih mendorong program Jakamantul. Itu sangat bermanfaat sekali, karena terasakan oleh semua elemen masyarakat,” tegasnya.
Senada, Ketua Fraksi PKB DPRD Pandeglang, Ade Muamar menyatakan, saat ini Kabupaten Pandeglang harus lebih mementingkan pembangunan infrastruktur jalan ketimbang sepeda listrik.
Pasalnya, saat ini masih banyak di pelosok, minim pembangunan infrastruktur.
“Lebih baik fokus infrastruktur dan insentif RT dan RW nya, ketimbang pengadaan sepeda listrik,” tegasnya.
Sementara, Bupati Pandeglang, Irna Narulita menilai, penganggaran sepeda listrik yang bakal menelan anggaran Rp38 Miliar itu tak fantastis.
“Rp38 Miliar kecil bagi saya, kalau bisa Rp100 Miliar. Kasih dong simpul-simpul kami, belum Linmas, bingung amat Rp. 38 miliar,” ungkap Irna.
Ditegaskanya, anggaran sepeda listrik untuk RT RW tidak menghamburkan anggaran. Sebab menurutnya, pengadaan ini untuk kepentingan masyarakat.
“Jadi tidak ada penghamburan uang, tidak kepentingan-kepentingan tertentu,” kilahnya.
Irna mengatakan, sepeda listrik tersebut untuk kendaraan operasional RT RW dalam membantu roda pemerintahan desa. Menurutnya, kendaraan tersebut juga untuk kepentingan masyarakat banyak.
“Untuk kepentingan operasional, bukan untuk kepentingan RT RW. Mereka cuma membantu kita dengan kendaraan operasional, yang memudahkan mempercepat melayani masyarakat,” imbuhnya. (nipal)
