SATELITNEWS.ID, SERANG – Jauh sebelum Provinsi ujung Pulau Jawa ini berdiri, masyarakat Banten sudah mempunyai kearifan lokal sistem ketahanan pangan sendiri, yang mampu bertahan sampai puluhan tahun ke depan.
Kearifan lokal sistem ketahanan pangan itu, terutama terjadi di beberapa wilayah kasepuhan atau adat yang berada di daerah Banten Selatan, yang disebut lumbung padi atau leuit.
Demikian disampaikan Ketua Komisi II DPRD Provinsi Banten, Iip Makmur. Katanya, jika masyarakat Banten saat ini bisa mengadopsi tatanan sistem ketahanan pangan itu, maka bisa dipastikan Pemprov Banten tidak lagi khawatir akan ancaman krisis pangan yang saat ini melanda.
“Setidaknya untuk kebutuhan pokok beras, itu sudah bisa aman. Adapun untuk kebutuhan lainnya, bisa mengoptimalkan lahan di lingkungan sekitar,” kata Iip, saat dikonfirmasi, Minggu (21/8/2022).
Politisi PKS asal Kabupaten Lebak ini melanjutkan, terhadap persoalan pangan yang saat ini dihadapi, komisi II sudah melaksanakan Rapat Koordinasi (Rakor) dengan Dinas Ketahanan Pangan (Ketapang) Provinsi Banten beberapa waktu lalu.
“Dimana intinya bahwa Pemprov sudah meyakinkan kepada kami untuk stok pangan sampai 2023 nanti insya Allah masih aman,” tandasnya.
Tidak sampai di situ, lanjutnya, dewan juga mendorong agar Pemprov Banten bisa memastikan tehadap daerah-daerah yang rawan pangan, terutama untuk jangkauan harganya, agar dilakukan beberapa intervensi.
“Seperti operasi pangan murah agar masyarakat bisa menjangkau harga kebutuhan pokok yang saat ini harganya cukup fluktuatif. Artinya tidak selamanya naik, seperti cabai, tapi sekarang sudah turun lagi,” ungkapnya.
Ditegaskan Iip, Pemprov Banten harus hadir ketika kondisi beberapa harga komoditi pangan mulai mengalami kenaikan di pasaran.
Hal ini penting dilakukan, untuk memastikan keterjangkauan harga itu. “Makanya Pemprov harus terus mengawasi fluktuasi harga itu,” imbuhnya.
Diungkapkan Iip, saat ini Pemprov Banten baru bisa mengatasi persoalan pangan ini untuk jangka pendek saja, sedangkan untuk jangka menengah atau bahkan jangka panjang belum bisa dilakukan.
“Terlebih saat ini lumbung beras kita masih berada di Bulog, padahal sudah ada BUMD ABM yang seharusnya bisa dioptimalkan di situ,” pungkasnya.
ABM itu, tambahnya, penting dioptimalkan karena perannya sebagai stabilisator harga komoditi pangan di Banten sangat penting sekali. Namun sejauh ini, diakui Iip, dirinya juga belum mengetahui sejauh mana kinerja pengurus ABM dalam permasalahan itu.
“Kita sih inginnya dari semua rangkaian itu, sudah terbentuk sebuah ekosistem ketahanan pangan daerah, dan ABM berperan di dalamnya,” tegasnya. (mg2)
