SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Laju inflasi kini tengah menjadi penanganan serius oleh pihak pemerintah. Tak terkecuali halnya di Kota Tangerang. Salah satunya Pemerintah Kota Tangerang kembali mendorong pertanian kota (urban farming) demi mencegah efek inflasi.
Menanggapi hal ini, Wakil Ketua Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Tangerang Anggiat Sitohang menyarankan Pemerintah Kota (Pemkot) Tangerang memanfaatkan lahan-lahan dengan mengeluarkan Surat Edaran (SE) untuk dilakukan penggarapan.
“Kalau masalah urban farming kan itu kebijakan pemerintah, kebijakan pemerintah itu memberikan rekomendasi kepada masyarakat Kota Tangerang boleh dikatakan masarakat urban lah untuk mengelola lahan lahan tidur. Sebenarnya untuk menjadi pertanain, dari pada nganggur kan,” ujar Anggiat, Kamis (01/09/2022).
Menurutnya, Pemkot bisa mengeluarkan SE dengan catatan apabila sewaktu waktu lahan tersebut ingin dipakai pemilik pengguna lahan harus siap tanpa meminta ganti rugi. “Contohnya seperti tanah Menkum HAM ini kan banyak yang nganggur, sebenarnya Pemkot itu perlu mengeluarkan SE. Tetapi jika dibutuhkan sewaktu waktu siap untuk hijrah dari sana tanpa minta ganti rugi,” jelasnya. “Banyak juga kan tanah tanah pengembang, yang masih belum dipergunakan. Contoh nya di pinggir bandara itu masih banyak tanah Angkasa Pura yang belum dipergunakan,” imbuhnya.
Menurutnya, Pemkot perlu melakukan perumusan dan terobosan yang inovatif untuk mengantisipasi terjadinya inflasi. “Itu kan terkait perekonomian, contoh dengan adanya isu kenaikan BBM aja ini semua 9 bahan pokok aja sudah mulai mengikuti, itukan pasti. Dari sana apakah Pemerintah Kota Tangerang melakukan satu langkah terobosan memberikan subsidi atau bansos kepada masyarakat itu untuk konsumsinya,” katanya.
BacaJuga :
Masih kata dia, meski letaknya berad di Provinsi Banten, Kota Tangerang menjadi salah satu penyangga ibukota, artinya tingkat biaya hidup masyarakat tidak jauh berbeda. “Belum tentu kegagalan suatu daerah, karena boleh dibilang Tangerang ini adalah posisi nya di Provinsi Banten, tapi dia penyangga ibukota, tingkat kehidupan biaya hidup masyarakat di Kota Tangerang dengan DKI tidak jauh berbeda. Cuma yang dibikin laju inflasi kan indeksnya itu pakai Banten bukan Jakarta, dia kan bisa lebih tinggi dari pada indeks laju inflasi Provinsi Banten,” paparnya.
“Karena dia penyangga ibukota, karena kaya di Serang contohnya kos-kosan masih dapat Rp 300 ribu, di Kota Tangerang mau cari dimana harga segitu, sudah sama dengan DKI” sambungnya saat ditemui. Ia menambahkan, dari sektor Usah Mikro Kecil dan Menengah (UMKM) perlu adanya perhatian khusus dari pemerintah untuk memaksimalkan potensi lokal yang ada.
“Dalam hal pembinaan umkm ini kami juga beberapa kali berkunjung ke daerah, contoh Lampung, Subang dan lainnya melihat UMKM. Sebenarnya kita itu punya potensi besar, justru kita disini melihatnya kenapa sih tidak bisa berkembang UMKM- nya,” katanya. “Kaya kapsul kelor itu saya lihat di Lampung, mereka jadikan kapsul melalui riset untuk anak pertumbuhannya stunting itu dapat mengatasi dengan pemberian daun kelor itu yang sudah diolah. Kenapa di Tangerang juga banyak daun kelor, malah keyakinan kita dengan menanam daun kelor di depan rumah bisa ngusir setan,” pungkasnya. (mg03/made)
