SATELITNEWS.ID, SERANG – Puluhan mahasiswa dari aliansi Gempur Banten, yang terdiri DPC GMNI Serang, HMI Cabang Serang, Untirta Movment Community (UMC), KMS30 dan Hamas, berunjukrasa di depan Gedung DPRD Provinsi Banten, KP3B, Kota Serang, Senin (5/9/2022).
Mereka menolak kebijakan pemerintah, yang menaikkan harga BBM beberapa waktu lalu.
Humas aliansi Gempur Banten Muhammad Nur Lathif mengatakan, saat ini kondisi masyarakat baru saja mengalami pemulihan setelah dua tahun diterpa Pandemi Covid-19.
Namun Ketika kondisi sudah mulai membaik, kini masyarakat dihadapkan pada kenaikan BBM yang sangat memberatkan.
“Maka dari itu, berdasarkan hasil kajian, kami menolak terhadap kebijakan kenaikan BBM itu. Karena mau tidak mau, kenaikan itu akan berdampak pada kenaikan sektor lainnya juga, termasuk harga kebutuhan pokok,” pungkasnya.
Di tengah kondisi pemulihan ini, lanjutnya, pemerintah seharusnya bisa lebih kreatif dalam mengimbangi ekonomi yang hari ini terjadi. Kita ketahui saat ini kondisi global sedang panas antara blok Barat dan blok Timur, dan bangsa Indonesia harusnya mempunyai sikap akan hal itu.
“Makanya kami menuntut untuk tetap menstabilkan harga bahan pokok, menstabilkan harga BBM yang saat ini sudah mencapai Rp10.000 untuk pertalite. Ini sangat tidak bisa dibiarkan karena justru mencekik hak hak kepentingan rakyat,” pungkasnya.
Dikatakan Latif, ada tiga tuntutan utama dalam aksi yang dilakukannya, pertama pihaknya menolak kenaikan harga BBM, kemudian turunkan harga kebutuhan pokok pangan dan berantas mafia penimbunan BBM.
“kenapa kami menggelar aksi di depan Gedung DPRD, karena ini merupakan persentatif pemerintah di daerah. Semoga pemerintah daerah mampu menampung aspirasi kita dan membawa ketingkat nasional,” imbuhnya.
Kemudian, lanjutnya, terkait dengan isu pembanguan IKN yang saat ini sedang dalam proses persiapan pembangunan, Latif menilai itu belum terlalu urgen untuk dilakukan, apalagi ini menginjak proses pemilu atau demokrasi mulai berjalan yang pastinya akan ada dapil-dapil baru yang berpotensi terjadi kegaduhan.
“Seharusnya yang diutamakan itu pembanguan sektor perekonomian yang jika tetap dibiarkan akan mengganggu kelangsungan hidup masyarakat Banten,” katanya. (mg2)
