SATELITNEWS.ID, KOSAMBI—Puluhan aktivis yang mengatasnamakan Barisan Rakyat Bersatu (BRB) menggelar aksi unjuk rasa di lokasi proyek rehabilitasi pembangunan Jembatan Dadap, di Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, Selasa (6/9). Warga menuntut perbaikan jembatan secara total.
Aksi puluhan warga yang sebagian merupakan perempuan itu ditengarai pembangunan rehabilitasi Jembatan Dadap dengan biaya Rp 4,8 miliar di atas Kali Dadap, tidak disertai dengan peninggian struktur jalan. Sehingga, pada saat rob datang, saluran air menjadi tersumbat, karena sampah tersangkut di jembatan. Koordinator aksi yang mengatasnamakan BRB, Mas’um Jamil mengatakan, bahwa warga menuntut ada perbaikan total terkait pembangunan jembatan tersebut.
“Saya minta, Jembatan Dadap tidak hanya direhab. Namun dibongkar total. Jangankan perahu, sampah saja tidak bisa lewat,” kata koordinator aksi BRB Mas’um Jamil dalam orasinya, Selasa (6/9).
Lanjut Ma’sum, anggaran di APBD yang diberikan dari Provinsi Banten hanya sebatas untuk rehab yaitu Rp 4,8 miliar. Menurutnya, berdasarkan hasil dengar pendapat dan diskusi dengan anggota DPRD Provinsi Banten, seharusnya anggaran yang diberikan untuk Kelurahan Dadap itu sebesar Rp 15 miliar.
“Faktanya, kita hanya diberikan Rp4,8 miliar. Ini sebenarnya harus dimengerti, oleh pihak kelurahan maupun kecamatan. Kalau kita melakukan aksi ini, dalam rangka feedback untuk mereka. Untuk kelurahan, maupun kecamatan agar mendapatkan anggaran yang lebih besar lagi untuk pembangunan,” ujarnya.
Warga yang mengatasnamakan BRB tersebut, menyampaikan beberapa tuntutan diantaranya, perbaikan total Jembatan Kali Dadap dan mendesak Dinas PUPR Provinsi Banten untuk merencanakan ulang pembuatan Jembatan Kali Dadap.
Serta, Pemerintah Provinsi Banten agar memberikan realisasi anggaran APBD kepada Kabupaten Tangerang. Khususnya, Kelurahan Dadap, Kecamatan Kosambi, secara berkeadilan dan berimbang, dengan kontribusi pendapatan-pendapatan yang telah diberikan ke Provinsi Banten.
“Kemudian kami juga mendesak agar Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kejaksaan dan Polri memeriksa proses realisasi anggaran pembuatan jembatan Kali Dadap,” tegasnya.
Di lokasi unjuk rasa, terlihat spanduk bertuliskan penolakan pembangunan rehabilitasi Jembatan Dadap yang dibangun oleh Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Provinsi Banten terbentang di tiap sudut.
Sementara itu, Warga Dadap Kosambi Lita menambahkan, dia menolak adanya rehabilitas pembangun jembatan, karena warga sangat membutuhkan akses jembatan yang baru.
“Setiap musim hujan pasti air rob dan banjir ke jalan. Bahkan ke permukiman warga. Harusnya dibangun baru, supaya lebih baik dan layak digunakan bagi masyarakat Dadap, Kecamatan Kosambi,” pungkasnya. (alfian/aditya)
