SATELITNEWS.ID, SERANG – Ombudsman RI, menemukan penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak tepat sasaran, di Provinsi Banten.
Setidaknya, ada beberapa persoalan yang menjadikan penyaluran itu tidak tepat sasaran. Padahal, stok kebutuhan pupuk bersubsidi itu, untuk di Banten mencapai 58.800 ton per tahun.
Anggota Ombudsman RI, Yeka Hendra Fatika bersama rombongan, seusai melakukan kunjungan ke Gudang Pupuk di Sumur Pecung, Kota Serang, Rabu (7/9/2022), menemukan banyak data yang tidak valid pada sistem penyaluran pupuk bersubsidi di Banten.
“Banyak petani yang tidak tergabung dalam kelompok tani, terdata dan menerima bantuan pupuk bersubsidi. Lalu banyak juga yang tidak berhak, tapi menerima. Kemudian ada sekitar 500 ribu petani yang berhak menerima, namun karena data NIK-nya tidak terverifikasi jadi tidak bisa mendapat bantuan,” ujarnya.
Padahal, lanjutnya, pemerintah pusat setiap tahunnya menganggarkan untuk validasi data itu sekitar Rp80 miliar. Namun ternyata sampai saat ini persoalan validasi data itu masih menjadi PR yang belum diselesaikan. “Ini kan menjadi ribet dan tidak sehat,” tuturnya.
Persoalan lainnya, di Banten ini hampir 80 persen petani yang terdata itu adalah petani penggarap. Antara penggarap pada musim pertama dan kedua itu berbeda. Sehingga ketika dilakukan penyaluran pupuk bersubsidi, hanya penggarap pertama yang mendapatkan, sementara penggarap yang kedua tidak.
“Sistem pendataan inilah yang belum bisa terselesaikan. Maka dari itu, secara umum klaim adanya data siluman itu belum bisa ditemukan, karena pendataannya saja masih dilakukan secara manual,” ucapnya.
Selain itu, Ombudsman juga menyoroti Terkait penggunaan kartu tani yang digadang-gadang sebagai salah satu solusi agar pemberian pupuk bersubsidi tepat sasaran. Namun dalam realitanya, lagi-lagi kebijakan itu belum bisa diaplikasikan sampai ke tingkat bawah.
“Jumlah petani kitab secara keseluruhan mencapai 17 juta, sementara kartu tani yang tercetak hanya 7 juta. Dari jumlah itu, yang baru tersalurkan hanya 17 persennya. Artinya, sebagian besar penyaluran pupuk bersubsidi ini masih menggunakan sistem manual,” pungkasnya.
Sementara, Senior Executive Vice President PT Pupuk Indonesia, Gatoet Gembiro Nugroho menambahkan Provinsi Banten, dalam setahun membutuhkan pasokan pupuk subsidi sebanyak 58.800 ton yang terdiri dari 2.800 pupuk urea, dan 56 ribu pupuk NPK.
“Kebutuhan rata-rata perbulan di Banten mencapai 3.000 ton,” katanya.
Kebutuhan itu, lanjutnya, didominasi dari wilayah Kabupaten Pandeglang, mengingat luas lahan pertanian di sana mendominasi dibandingkan dengan daerah lainnya.
Selain itu, untuk stok pupuk bersubsidi sampai tiga bulan ke depan, Gatoet memastikan untuk di Banten aman. Sebab saat ini stok yang sudah ada itu mencapai 12 ribu ton pupuk urea yang akan disalurkan untuk pemenuhan petani pada 9 komoditas pangan utama.
“Untuk harganya masih stabil, tidak ada kenaikan,” ucapnya. (mg2)
