SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Pemerintah Provinsi Banten menyalurkan bantuan langsung tunai (BLT) senilai 600 ribu rupiah kepada 444 warga Kota Tangerang. Penyerahan BLT untuk warga Kelurahan Batuceper dan Poris Gga Kecamatan Batuceper itu dilakukan, Rabu (29/4).
Wali Kota Tangerang Arief R Wismansyah mengatakan BLT akan diserahkan setiap hari hingga seluruh warga penerima yang terdapat memperoleh haknya. “Nantinya akan terus bergerak setiap hari sampai semua yang terdata mendapat bantuan,” ujar Walikota Tangerang, Arief R Wismansyah saat meninjau penyaluran BLT, kemarin.
Arief menuturkan, penerima bantuan terverifikasi sekitar 127 ribu dari 151 ribu keluarga yang mengajukan bantuan. Namun, data tersebut dapat bertambah seiring bertambahnya pendaftaran dan verifikasi.
“Dan ini masih dimungkinkan ditambah asalkan mereka layak,” katanya.
Arief menjelaskan, yang tidak layak dibantu adalah mereka yang telah mendapatkan bantuan program keluarga harapan (PKH), bantuan pangan non tunai (BPNT) dan Jaminan Sosial Rakyat Bersatu (Jamsosratu). Selain itu, bagi mereka yang masih bekerja juga tidak akan menerima bantuan.
“Kita target dua hari ke depan, hari ini dan besok selesai melakukan verifikasi dan hari ini yang sudah diverifikasi sudah diberi bantuan,” ujarnya.
Dia menegaskan, tidak boleh pihak RT, RW maupun pemerintahan setempat untuk memotong dana bantuan. Jika ada yang bandel, Arief meminta agar oknum tersebut dilaporkan ke pihak berwajib.
“Kalau ada informasi begitu lapor nya bisa ke Kejari, bisa ke Polisi,” katanya.
Kepala Dinas Sosial Kota Tangerang Suli Rosadi menuturkan, sebanyak 444 orang menerima bantuan pada hari pertama. Dia meminta agar bantuan tersebut dimanfaatkan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokok mereka.
“Tidak untuk beli pulsa handphone, pulsa listrik. Jadi ini yang dimaksud bantuan untuk penanggulangan selama Covid-19 berjalan,” katanya.
Bantuan dari Pemprov Banten akan mengcover sebanyak 86.000 keluarga. Sedangkan pemerintah pusat sebanyak 75.911 keluarga dalam bentuk sembako senilai Rp 600 ribu.
Untuk bantuan dari pemerintah pusat, kata Suli, pihaknya masih melakukan verifikasi data. Sebab, banyak ditemukan pemohon yang tidak layak dibantu. (irfan/gatot)
Diskusi tentang ini post