SATELITNEWS.COM, TIGARAKSA – Bupati Tangerang Ahmed Zaki Iskandar mengatakan bahwa penerapan sekolah hybrid mulai diterapkan tahun ini. Hal itu diungkapkan bupati saat membuka kegiatan Focus Grup Discussion (FGD) pembahasan sekolah hybrid di Kabupaten Tangerang di GSG Puspemkab Tangerang, Tigaraksa, Selasa (20/6/2023).
Di sela-sela acara tersebut, Bupati Zaki mengatakan, bahwa penerapan sekolah hybrid akan diterapkan mulai tahun ini, di tahun ajaran baru. Dia melanjutkan, tidak semua sekolah akan menerapkan sekolah hybrid. Namun hanya 10 SMP terlebih dahulu yang dikhususkan bagi sekolah-sekolah yang kegiatan belajar mengajarnya masih double shift atau pagi sore.
“Ini perlu saya jelaskan dan perlu digarisbawahi, sekolah hybrid ini bukan seperti zaman covid, online full, tetapi ini adalah sekolah hybrid dalam satu minggu. Tiga hari siswa masuk sekolah dan tiga hari siswa belajar di rumah. Itupun belajar di rumah dipandu dengan modul-modul pembelajaran yang telah dipersiapkan,” tandas bupati.
Bupati meminta Dinas Pendidikan dan seluruh stakeholder terkait benar-benar bisa memberikan pemahaman sejelas-jelasnya tentang sekolah hybrid kepada para siswa, orang tua dan masyarakat. Dia berharap sekolah hybrid tidak mengesampingkan pengembangan karakter-karakter dan pendidikan budi pekerti yang diajarkan secara langsung di sekolah-sekolah.
“Karena anak-anak SMP pun mereka butuh adaptasi dengan lingkungan sekolah pengembangan karakter dan juga pendidikan budi pekerti yang diajarkan secara langsung di kelas,” tuturnya.
BacaJuga :
Menurut Bupati, tantangan pelaksanaan sekolah hybrid adalah sarana gadgetnya. Untuk itu, nantinya Pemerintah Kabupaten Tangerang akan memberikan bantuan gadget dari APBD ataupun dengan kolaborasi bersama pihak swasta melalui CSR perusahaan untuk sekolah-sekolah. Sehingga anak-anak yang belum memiliki gadget bisa meminjam ke sekolah.
“Urgensi dilaksanakannya pembelajaran atau sekolah hybrid di Kabupaten Tangerang ini, karena didasari pada jumlah lulusan sekolah dasar di Kabupaten Tangerang yang terserap di Sekolah Menengah Pertama Negeri hanya sekitar 45% lebih,” ungkapnya.
Bupati juga mengatakan, salah satu peran dari Pemerintah Daerah dalam rangka memaksimalkan penyerapan siswa sekolah dasar yang masuk ke SMP. Salah satunya dengan cara sekolah hybrid yang sudah dilakukan kajian yang cukup lama, dan sudah mendapatkan persetujuan dari Menteri Pendidikan Indonesia.
“Sekali lagi, saya berharap sekolah hybrid ini dapat berjalan lancar. Segala kekurangan yang terjadi di lapangan, langsung segera dibenahi dan disempurnakan,” pintanya. (aditya)
Diskusi tentang ini post