SATELITNEWS.COM, SERANG–Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Penelitian dan Pengembangan (Bappedalitbang) Kabupaten Serang, berupaya menciptakan pembangunan yang berkelanjutan.
Salah satu upayanya, dengan menyusun dokumen kajian lingkungan hidup strategis (KLHS) yang memuat semua isu relevan hingga beberapa tahun kedepan.
Kepala Bappedalitbang Kabupaten Serang, Rachmat Maulana mengatakan, dalam penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) tahun 2025 – 2045, ada beberapa tahapan yang harus dilakukan.
Tahapan awal adalah, penyusunan dokumen KLHS. Dimana nantinya dokumen tersebut akan memberikan arah kebijakan terkait dengan pembacaan atas isu strategis yang diproyeksikan relevan hingga 20 tahun kedepan.
“Ini menjadi penting buat Pemda Serang, arah (pembangunan) bagaimana apakah isu strategis yang 20 tahun lalu itu masih relevan enggak dengan 20 tahun kedepan,” kata Rachmat, Minggu (2/7/2023).
Dalam penyusunan dokumen KLHS tersebut, dimulai dengan mencari informasi isu strategis melalui Focus Group Discussion (FGD). Dalam FGD tersebut, pihaknya berpikir bersama untuk melihat dokumen lama kemudian diproyeksikan pada 20 tahun kedepan.
“Terus terang ini sesuatu yang sangat komplek, jadi gak gampang karena posisi Kabupaten Serang lagi posisinya pada belum ajeg. Sekarang saja Puspemkab pindah ke Ciruas, terus dengan ada tol Serang Panimbang dibuka itu terjadi perubahan peta Kabupaten Serang,” tambahnya.
Sehingga, ada banyak hal yang harus dipertimbangkan kembali. Core bisnis Pemda arahnya akan dibawa kemana, agar Pemkab Serang nantinya punya sesuatu yang bisa dijadikan pedoman bagi siapapun kepala daerah yang nantinya terpilih.
“Berarti empat periode kan 20 tahun itu, itu akan jadi buku saku kedepan (arah pembangunan),” ujarnya.
Oleh karena itu, dalam menyusun dokumen KLHS tersebut pihaknya melibatkan tim ahli dari Universitas Gadjah Mada (UGM) untuk membantu Bappeda Litbang. Karena membaca peta situasi kondisi yang terus berkembang menjadi sangat penting.
Setelah dilakukan FGD, akan ditemukan isu utama atau disebut tematik. Misalnya pertanian akan eksis sampai tahun berapa, sebab pertanian berkaitan dengan persawahan. Artinya posisi lahan pertanian, perikanan, isu pelayanan dasar pendidikan, kesehatan harus dipetakan sedemikian rupa.
Kemudian baru masuk ke level kedua yakni, FGD yang dibantu aplikasi. Sehingga di FGD tersebut akan ada tema sendiri, dimana orang bisa curhat pendapat namun semuanya dilakukan secara daring alias dalam jaringan.
“Jadi semua elemen diminta pendapatnya, muncul isu ini sebenarnya akar masalah nya apa kan kita kalau menyelesaikan masalah harus tahu akar masalah intinya. Jadi kita dalam konteks penggalian,” tuturnya.
Rachmat Maulana berharap, isu tematik hingga akar masalah dan dituangkan dalam dokumen KLHS, sebagai dasar penyusunan draft awal RPJPD bisa tuntas tahun ini. (sidik)
Diskusi tentang ini post