SATELITNEWS.COM, TANGERANG – Anggota Badan Anggaran (Banggar) Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang, Muhammad Amud meminta agar Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono, melakukan pengawasan ketat terhadap Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Tangerang.
“Kenapa Bapenda harus diawasi secara ketat, karena Bapenda lah yang memiliki tugas dan fungsi untuk meghimpun PAD,” kata Amud kepada Satelit News, Jumat (10/11).
Menurut Amud, saat ini pusat perekonomian di Kabupaten Tangerang sudah sangat berkembang, khususnya di wilayah Kabupaten Tangerang bagian selatan dan utara. Untuk wilayah selatan, seperti Gading Serpong, lalu wilayah Pagedangan, Cisauk, dan wilayah utara seperti PIK.
“Nah itu kan pusat bisnis, pusat ekonomi sedang tumbuh dengan pesat. Sehingga potensi PAD sangat besar dan perlu diawasi dengan ketat,” kata Amud.
Lanjut Amud, perlunya diawasi secara ketat, karena pihaknya melihat banyaknya rumah makan atau restoran yang masih menggunakan perhitungan manual atau tidak menggunakan tapping box. Sehingga, hal itu tentunya sangat rawan terjadinya kebocoran PAD.
BacaJuga :
“Itu menjadi potensi kebocoran PAD, karena kalau tidak menggunakan tapping box atau alat ukur, maka tolak ukur dia bayar pajak itu sangat tidak jelas, “tandasnya.
Maka dari itu, harus menjadi perhatian penting bagi Pj Bupati Tangerang Andi Ony Prihartono, dalam rangka meningkatkan PAD Kabupaten Tangerang. Kata Amud, khusus pengusaha baik itu rumah makan, restoran atau usaha yang lain, ketika memiliki pendapatan di atas Rp 9 juta per bulan, maka diwajibkan untuk membayar pajak.
“Kita punya Perda-nya loh. Ketika omzet usaha perbulannya mencapai Rp 9 juta, maka wajib dikenakan pajak. Nah, kalau tidak menggunakan tapping box, bagaimana kita tahu omzetnya lebih dari Rp 9 juta atau tidak,” tukasnya.
Lanjut Amud, selain pajak restoran dan rumah makan, pajak parkir juga harus diperhatikan. Karena seiring berkembangnya pusat bisnis dan ekonomi, para pengusaha juga banyak menggunakan pintu-pintu parkir dengan menggunakan mesin.
“Karena banyak parkiran itu dikelola swasta, Pemerintah Daerah (Pemda) hanya sedikit,” katanya. (alfian)
Diskusi tentang ini post