SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG–Bangunan Sekolah Dasar Negeri (SDN) Perdana 3, di Kampung Babakan Kaweni, Desa Perdana, Kecamatan Sukaresmi, Kabupaten Pandeglang, terancam ambruk dan mengancam keselamatan para siswa, membuat Ketua Komisi IV DPRD Pandeglang, M. Habibi angkat bicara.
Habibi mengaku, prihatin dan mendesak Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pandeglang agar memprioritaskan pembangunan gedung SDN tersebut di tahun 2022 mendatang.
Sebab katanya, bangunan sejak tahun 2006 silam itu sudah saatnya mendapat perhatian serius dari Dindikbud setempat. Apalagi tegasnya, kondisi saat ini sangat mengancam keselamatan siswa di sekolah tersebut, karena bangunannya sudah rapuh.
“Saya sudah lihat kondisinya, benar-benar sudah tak layak digunakan, mengancam keselamatan siswanya. Apalagi kondisi itu sudah lama, kenapa tak diprioritaskan oleh Dindikbud. Maka dari itu, sudah wajib hukumnya dibangun tahun depan (2022,red),” kata Habibi, Senin (29/11/2021).
Politisi Partai Golkar Pandeglang ini juga menegaskan, jika tidak segera direalisasikan pembangunannya, bakal mengganggu Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) di sekolah tersebut. Bahkan dikhawatirkan memakan korban.
“Apalagi sekarang musim hujan dan angin kencang, sangat membahayakan bagi keselamatan siswa. Jelas jika tak segera dibangun, akan mengganggu KBM dan akan memakan korban. Makanya, saya mewajibkan ini dibangun,” tegasnya.
Selain itu Habibi juga mengingatkan kepada Dindikbud Pandeglang, agar benar-benar melakukan pendataan terhadap sekolah-sekolah yang mengalami rusak parah. Terutama bagi sekolah yang sudah puluhan tahun belum dibangun, seperti SDN Perdana 3 tersebut.
“Dari dulu saya sering menekankan Dindikbud, wajib melakukan pendataan atau verifikasi bangunan sekolah yang sudah tak layak. Jangan sampai bangunan yang masih layak, malah mendapat program renovasi dan bangunan baru,” katanya.
Hal itu terbukti, tak sedikit bangunan yang masih layak malah dijadikan prioritas oleh Dindikbud Pandeglang. Sedangkan yang puluhan tahun bangunannya dan sudah tak layak, seperti SDN Perdana 3, malah tak menjadi prioritas.
“Maksud saya, Dindikbud itu membangun berdasarkan data. Jangan baru lima tahun, sudah mendapatkan program lagi, kan tidak logis. Padahal, banyak bangunan diatas 15 tahun yang belum mendapatkan program,” tambahnya lagi.
“Anggarannya jangan dipukul rata. Tetapi, harus disesuaikan dengan kebutuhannya,” tandasnya. (nipal)
Diskusi tentang ini post