SATELITNEWS.ID,TIGARAKSA—Pascabanjir di lahan RSUD Tigaraksa hingga jembatan Jalan Raya Kantor Pos-Pinang, Minggu (27/3/2022) malam, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Tangerang minta Pemerintah Kabupaten (Pemkab) melalui dinas terkait, untuk mengevaluasi lahan yang rencananya diperuntukan bagi fasilitas kesehatan tersebut.
Pantauan Satelit News, Senin (28/3), lahan yang rencananya untuk RSUD Tigaraksa bersebelahan dengan menara Sutet (Saluran Udara Tegangan Ekstra Tinggi). Kabelnya pun tampak melintasi lahan tersebut. Tampak juga sisa-sisa genangan air di beberapa titik. Sejumlah pemuda pun terlihat sedang beraktivitas di sekitar lahan.
Anggota Fraksi PKS DPRD Kabupaten Tangerang, Sapri mengatakan, Pemkab Tangerang harus mengevaluasi kembali lahan yang rencananya untuk RSUD Tangerang, pascabanjir kemarin. Menurutnya, perencanaan yang baik dapat menghasilkan bangunan yang tepat, terlebih untuk fasilitas kesehatan.
“Perlu evaluasi lebih lanjut pascabanjir ini. Ini kan kondisi alam ya, kita juga tidak tahu jika banjir. Pemkab melalui dinas teknis Bappeda (Badan Perencanaan Pembangunan Daerah) atau Dinas Kesehatan (Dinkes), untuk mengevaluasi,” kata Sapri kepada Satelit News, Senin (28/3).
Menurut Sapri, pihaknya tidak mengetahui persis Detail Engineering Design (DED) RSUD Tigaraksa di dinas terkait, serta belum mengecek langsung ke lokasi. “Tapi kan pasti ada DED-nya itu, karena iti kajian awal untuk membangun sesuatu, untuk melihat unsur tanah, unsur lingkungan maupun geografisnya. Nah sebelum pemerataan lahan kan, itu ada proses kajian, kalau memang menurut Pemda layak, maka diteruskan pembangunan,” jelasnya.
Hasil dari evaluasi itu kata Sapri, bisa terlihat nanti apakah konstruksi bangunan ditinggikan supaya tidak banjir, atau ada upaya lainnya. “Pemkab harus jeli juga, sebelum membeli atau membebaskan lahan itukan pasti ada kajian awalnya juga. Harus tau juga itu banjir dari mana, karena saya juga tidak tau itu sumber banjirnya dari mana, maka itu tadi dievaluasi,” tegasnya.
Saat ditanya bagaimana jika lahan tersebut tidak tepat dan pembangunan dibatalkan, Sapri menegaskan, bahwa sulit untuk membatalkan suatu kegiatan pembangunan yang sudah dianggarkan. “Bisa jadi temuan BPK nanti, karena harus jelas dulu itu kenapa dibatalkan. Perlu juga pemeriksaan Inspektorat. Namun tidak perlu sampai di keputusan itu, cukup dievaluasi saja dulu,” tandas Sapri yang juga anggota Komisi III DPRD Kabupaten Tangerang.
Ketua DPRD Kabupaten Tangerang, Kholid Ismail saat dikonfirmasi mengaku akan mengecek ke lokasi. “Nanti kita cek ke lokasi dulu,” pungkasnya.
Sebelumnya diberitakan, hujan lebat kemarin malam juga menyebabkan lahan untuk RSUD Tigaraksa hingga Jembatan Kantor Pos terendam banjir. Genangan air itu memenuhi jalan sejak pukul 17.30 WIB hingga 20.12 WIB.
“Banjir, mobil dan motor putar balik,” kata seorang pemuda yang mengimbau pengendara.
Perlu diketahui juga bahwa Dinas Perumahan, Pemakaman, dan Pemukiman (Perkim) Kabupaten Tangerang telah menyiapkan lahan seluas 4,9 hektare untuk pembangunan RSUD Tigaraksa. Anggaran yang dikeluarkan untuk pembebasan lahan mencapai 45 hingga 50 miliar rupiah. (aditya)
