SATELITNEWS, SERANG–Unjuk rasa (Unras) para buruh di depan Kantor UPTD Pengawasan Ketenagakerjaan (PK) Banten untuk wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang dan Lebak, Rabu (25/5) lalu. Mendapat respon dari sejumlah pemerhati.
Akademisi Universitas Mathla’ul Anwar (UNMA) Banten, Eko Supriatno meminta, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Banten untuk segera turun tangan, memanggil pegawai UPTD PK dan Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) Provinsi Banten. Guna membahas dan mencari solusi permasalahan tersebut.
“Jangan sampai, laporan pengaduan para buruh di Banten kembali menumpuk, seolah tidak ditangani. Kasihan mereka,” kata Eko, Minggu (29/5/2022).
Kata Eko, peningkatan ekonomi masyarakat suatu daerah dapat dilihat dari bagaimana kondisi kesejahteraan dan keadilan, dalam memperlakukan para buruh di sejumlah perusahaan.
Untuk mencapainya, hal itu tidak bisa lepas dari peran pemerintah, eksekutif maupun legislatif. Sehingga, lanjut Eko, persoalan-persoalan yang mencuat dari para buruh dapat segera diselesaikan guna mendapatkan keadilan tersebut.
“Apalagi ini kan bukan hanya menuntut hak, tetapi juga menuntut keadilan. Jangan sampai ada upah yang tidak dibayar, dan juga atas hak jaminan kesehatan juga tidak penuhi,” tandasnya.
Dihubungi terpisah, Ketua Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Serang, Ari Opanda mengancam, akan ikut ke jalan melakukan demonstrasi mengawal para buruh. Karena ujarnya, sebagai agen of control penting hadir ditengah buruh.
“Bila perlu, kami juga sebagai mahasiswa akan ikut mengawal. Agar hak-hak para buruh yang ada di Provinsi Banten mendapatkan keadilan, sesuai peraturan perundang – undangan yang ada,” ujar Ari.
Sementara, Ketua Komisi I DPRD Banten, Asep Hidayat, belum bisa memberikan keterangan. Ia beralasan, sedang ada kegiatan di luar kota. “Oh, baik kang Herman. Maap saya ada di Jabar, kunjungan. Pulangnya hari Selasa,” ucapnya, membalas pesan WA wartawan Satelitnews.ID.
Diberitakan sebelumnya, Aliansi Serikat Pekerja Serikat Buruh (ASPSB) menuding Pengawas Ketenagakerjaan pada Disnaker Provinsi Banten, mandul. Itu terbukti, tidak ditindaklanjutinya ratusan laporan terkait permasalahan buruh, dengan sejumlah perusahaan di Banten. Tudingan itu diungkapkan Koordinator Aksi ASPSB, Asep Saepullah, saat memimpin buruh melakukan aksi unjuk rasa di kawasan Kantor UPTD PK Banten untuk wilayah Kabupaten Serang, Pandeglang, Lebak, Rabu (25/5/2022) lalu. (mg1)
