Tolak Pembelian Sepeda Listrik, Aktivis Pandeglang Ancam Demo Besar – besaran

SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG – Gelombang penolakan pengadaan sepeda listrik untuk RT RW, masih bergulir.

Selain 4 fraksi di DPRD, kini penolakan datang dari kalangan aktivis di Pandeglang. Mereka menolak program, yang bakal menelan anggaran sebesar Rp38 Miliar tersebut.

Para aktivis yang menolak dan mendesak dibatalkan itu, diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, Gerakan Pemuda Ansor Pandeglang dan Keluarga Mahasiswa Pandeglang (Kumandang) Banten.

Ketua PMII Pandeglang, Hendri Syahadi menilai, lima fraksi yakni Demokrat, PDIP, PKS, Nasdem-Perindo, dan, PAN-PBB, yang sepakat dengan usulan Bupati Pandeglang bakal membeli sepeda listrik pada saat pembahasan anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tidak pro terhadap kepetingan masyarakat luas.

“Fraksi yang menyetujui di Badan Anggaran (Banggar) saat pembahasan pengadaan sepeda listrik dengan TAPD, tidak mempertimbangkan prospek Pandeglang kedepan harus seperti apa, tapi malah mengambil keputusan yang begitu lalai dan hanya mementingkan popularitas semata demi kepentingan kelompok saja,” kata Hendri, Jumat (12/8/2022).

Harusnya tegas dia, kelima fraksi itu, Bupati Pandeglang dan jajarannya, fokus dulu terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Pandeglang terlebih dahulu, bukan malah memberikan fasilitas yang tak krusial seperti sepeda listrik.

“Maka dari itu, sepeda listrik untuk operasional RT RW harus dibatalkan dalam anggaran tahun 2023. Seharusnya, Pandeglang fokus terhadap pendidikan, kesehatan, insfratruktur dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, untuk menyiapkan masyarakat Pandeglang kedatangan tenaga kerja asing,” ujarnya.

Senada, Ketua GMNI Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi mengatakan, seharusnya DPRD Pandeglang pun mengkaji kembali usulan pengadaan listrik.

Karena sejatinya, DPRD sebagai representasi dari masyarakat. Selain itu, di Pandeglang juga masih banyak persoalan sosial, infrastruktur jalan yang masih harus dibenahi serta masih seringnya terjadi orang sakit ditandu dan berbagai macem persoalan Klasik lainnya.

“Sangat disayangkan dengan beberapa sikap Fraksi, seperti Fraksi PDIP, Demokrat, PKS, PAN-PBB, Nasdem-Perindo, seharusnya mereka mampu menganalisa terlebih dahulu perihal anggaran pengadaan sepeda tersebut. Jika memang tujuannya ingin mensejahterakan RT RW, alangkah lebih baik diperhatikan disisi tunjangannya sekalian, itu baru kongkrit,” tegas Affandi.

Dia menilai, kebijakan Bupati Pandeglang agar para RT dan RW dibelikan sepeda listrik, itu adalah kebijakan ugal-ugalan yang tak memiliki sens of crisis.

“Pengadaan sepeda listrik terlalu di paksakan, jangan sampai kemudian Bupati Pandeglang Irna Narulita menjadikan RT dan RW sebagai objek eksploitasi politik untuk kepentingan politiknya,” tuturnya.

Ketua GP Ansor Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim mengaku, sangat menyayangkan dengan kebijakan yang di keluarkan oleh Bupati Pandeglang.

Karena dia menilai, kebutuhan dasar saja belum terpenuhi, infrastruktur masih perlu penanganan serius, dalam kesehatan masyarakat lebih memilih ke RS di luar daerah Pandeglang, dan honor PPPK juga belum jelas.

“Alangkah lebih bijaknya bila yang di naikan itu intensifnya RT/RW, karena biar bagaimanapun mereka Ujung tombak pelayanan di masyarakat,” ungkap Lukman.

Ketua Kumandang Banten, Tb. A. Nisaz Mafakhir menilai, kebijakan Bupati Pandeglang yang menginginkan RT RW difasilitasi sepeda listrik, adalah kebijakan nyeleneh.

Karena kata dia, pengadaan itu prioritas yang tidak relevan untuk kebutuhan Pandeglang saat ini.

“Jika memang Bupati saat ini lebih memilih sepeda listrik bukan untuk prioritas yang lain, bisa dinilai Pemkab Pandeglang mengalami kemunduran dalam berfikir dan kurang handal dalam memenej anggaran. Kami Kumandang menolak keras, kebijakan Bupati. Jika Pemkab tidak mengamandemen kebijakan itu, kami mahasiswa akan melakukan aksi besar-besaran,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Usulan pengadaan sepeda listrik yang diperuntukan RT RW Se-Kabupaten Pandeglang, mendapatkan penolakan dari empat Fraksi di DPRD Pandeglang.

Empat fraksi itu yakni, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan PPP. Sayangnya,  lima fraksi lainnya yaitu, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB, menyetujuinya.

Akhirnya, dalam rapat paripurna tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023, yang digelar di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (10/8/2022), diketuk palu dan disetujui pengadaan sepeda listrik dengan menelan anggaran APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp38 Miliar. (nipal)

SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG – Gelombang penolakan pengadaan sepeda listrik untuk RT RW, masih bergulir.

Selain 4 fraksi di DPRD, kini penolakan datang dari kalangan aktivis di Pandeglang. Mereka menolak program, yang bakal menelan anggaran sebesar Rp38 Miliar tersebut.

Para aktivis yang menolak dan mendesak dibatalkan itu, diantaranya Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Pandeglang, Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Pandeglang, Gerakan Pemuda Ansor Pandeglang dan Keluarga Mahasiswa Pandeglang (Kumandang) Banten.

Ketua PMII Pandeglang, Hendri Syahadi menilai, lima fraksi yakni Demokrat, PDIP, PKS, Nasdem-Perindo, dan, PAN-PBB, yang sepakat dengan usulan Bupati Pandeglang bakal membeli sepeda listrik pada saat pembahasan anggaran Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), tidak pro terhadap kepetingan masyarakat luas.

“Fraksi yang menyetujui di Badan Anggaran (Banggar) saat pembahasan pengadaan sepeda listrik dengan TAPD, tidak mempertimbangkan prospek Pandeglang kedepan harus seperti apa, tapi malah mengambil keputusan yang begitu lalai dan hanya mementingkan popularitas semata demi kepentingan kelompok saja,” kata Hendri, Jumat (12/8/2022).

Harusnya tegas dia, kelima fraksi itu, Bupati Pandeglang dan jajarannya, fokus dulu terhadap peningkatan pelayanan kesehatan, pendidikan, infrastruktur, dan kesejahteraan masyarakat Pandeglang terlebih dahulu, bukan malah memberikan fasilitas yang tak krusial seperti sepeda listrik.

“Maka dari itu, sepeda listrik untuk operasional RT RW harus dibatalkan dalam anggaran tahun 2023. Seharusnya, Pandeglang fokus terhadap pendidikan, kesehatan, insfratruktur dan meningkatkan Sumber Daya Manusia (SDM) lokal, untuk menyiapkan masyarakat Pandeglang kedatangan tenaga kerja asing,” ujarnya.

Senada, Ketua GMNI Pandeglang, Tubagus Muhamad Afandi mengatakan, seharusnya DPRD Pandeglang pun mengkaji kembali usulan pengadaan listrik.

Karena sejatinya, DPRD sebagai representasi dari masyarakat. Selain itu, di Pandeglang juga masih banyak persoalan sosial, infrastruktur jalan yang masih harus dibenahi serta masih seringnya terjadi orang sakit ditandu dan berbagai macem persoalan Klasik lainnya.

“Sangat disayangkan dengan beberapa sikap Fraksi, seperti Fraksi PDIP, Demokrat, PKS, PAN-PBB, Nasdem-Perindo, seharusnya mereka mampu menganalisa terlebih dahulu perihal anggaran pengadaan sepeda tersebut. Jika memang tujuannya ingin mensejahterakan RT RW, alangkah lebih baik diperhatikan disisi tunjangannya sekalian, itu baru kongkrit,” tegas Affandi.

Dia menilai, kebijakan Bupati Pandeglang agar para RT dan RW dibelikan sepeda listrik, itu adalah kebijakan ugal-ugalan yang tak memiliki sens of crisis.

“Pengadaan sepeda listrik terlalu di paksakan, jangan sampai kemudian Bupati Pandeglang Irna Narulita menjadikan RT dan RW sebagai objek eksploitasi politik untuk kepentingan politiknya,” tuturnya.

Ketua GP Ansor Kabupaten Pandeglang, Lukmanul Hakim mengaku, sangat menyayangkan dengan kebijakan yang di keluarkan oleh Bupati Pandeglang.

Karena dia menilai, kebutuhan dasar saja belum terpenuhi, infrastruktur masih perlu penanganan serius, dalam kesehatan masyarakat lebih memilih ke RS di luar daerah Pandeglang, dan honor PPPK juga belum jelas.

“Alangkah lebih bijaknya bila yang di naikan itu intensifnya RT/RW, karena biar bagaimanapun mereka Ujung tombak pelayanan di masyarakat,” ungkap Lukman.

Ketua Kumandang Banten, Tb. A. Nisaz Mafakhir menilai, kebijakan Bupati Pandeglang yang menginginkan RT RW difasilitasi sepeda listrik, adalah kebijakan nyeleneh.

Karena kata dia, pengadaan itu prioritas yang tidak relevan untuk kebutuhan Pandeglang saat ini.

“Jika memang Bupati saat ini lebih memilih sepeda listrik bukan untuk prioritas yang lain, bisa dinilai Pemkab Pandeglang mengalami kemunduran dalam berfikir dan kurang handal dalam memenej anggaran. Kami Kumandang menolak keras, kebijakan Bupati. Jika Pemkab tidak mengamandemen kebijakan itu, kami mahasiswa akan melakukan aksi besar-besaran,” pungkasnya.

Diberitakan sebelumnya, Usulan pengadaan sepeda listrik yang diperuntukan RT RW Se-Kabupaten Pandeglang, mendapatkan penolakan dari empat Fraksi di DPRD Pandeglang.

Empat fraksi itu yakni, Fraksi Golkar, Gerindra, PKB dan PPP. Sayangnya,  lima fraksi lainnya yaitu, Fraksi Demokrat, PKS, PDIP, Nasdem-Perindo dan Fraksi PAN-PBB, menyetujuinya.

Akhirnya, dalam rapat paripurna tentang penyampaian laporan Badan Anggaran (Banggar) Rancangan Kebijakan Umum Anggaran (RKUA) dan Rancangan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (RPPAS) Tahun Anggaran 2023, yang digelar di Gedung DPRD Pandeglang, Rabu (10/8/2022), diketuk palu dan disetujui pengadaan sepeda listrik dengan menelan anggaran APBD Tahun Anggaran (TA) 2023 sebesar Rp38 Miliar. (nipal)