Perda Banten Penyelenggaraan Ketenagakerjaan Harus Direvisi
SATELITNEWS.ID, SERANG—Pemprov Banten harus melakukan revisi peraturan daerah (Perda) Banten nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Wakil ...
SATELITNEWS.ID, SERANG—Pemprov Banten harus melakukan revisi peraturan daerah (Perda) Banten nomor 4 tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Ketenagakerjaan. Demikian disampaikan Wakil ...
SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Pemerintah menggunakan strategi baru dalam mengamankan aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja oleh mahasiswa dan buruh di Kota ...
SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Pusat Pemerintahan Kota (Puspemkot) Tangerang kembali didatangi massa penolak UU Omnibuslaw Cipta Kerja (Ciptaker), Senin (19/10). Puluhan massa yang ...
SATELITNEWS.ID, PANDEGLANG—Belum merasa puas dengan dukungan dari anggota DPRD Pandeglang, ratusan hahasiswa yang tergabung dalam Cipayung Plus Pandeglang yakni, HMI, ...
SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Sedikitnya 86 siswa SMK dan SMA yang hendak mengikuti unjuk rasa menolak Undang-Undang Omnibus Law Cipta Kerja di Istana ...
SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Mahasiswa mengepung pusat pemerintahan Kota Tangerang, Senin (12/10). Mereka menuntut DPRD dan Pemkot Tangerang menyatakan sikap menolak omnibus law ...
SATELITNEWS.ID, TIGARAKSA—Polisi menangkap sembilan anggota organisasi kemasyarakatan yang terlibat dalam aksi unjuk rasa menolak UU Cipta Kerja di Kabupaten Tangerang. ...
SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Aksi unjuk rasa penolakan UU Cipta Kerja akan kembali dilakukan para mahasiswa Tangerang. Setelah berdemonstrasi di Jakarta pekan lalu, ...
SATELITNEWS.ID, TANGERANG—Ratusan buruh yang tergabung dalam Aliansi Buruh Banten Bersatu melakukan aksi unjuk rasa di Jalan Gatot Subroto, Kecamatan Jatiuwung, ...
SATELITNEWS.ID, TANGERANG—DPR RI yang saat ini tengah membahas RUU Cipta Kerja (Ciptaker) diminta terbuka terhadap berbagai masukan, agar pasal-pasal yang ...
SATELITNEWS.ID, SERANG—Puluhan mahasiswa yang tergabung dalam Persatuan Mahasiswa Banten (PMB) menggelar aksi unjuk rasa menolak kebijakan Omnibus Law RUU Cipta ...